Advertisement
Besok, Sidang Sengketa Pilpres 2019 Digelar, Apakah Jakarta Memanas Lagi?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Jelang sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) besok Jumat (14/6/2019), pemerintah dan aparat mengklaim kondisi keamanan di Jakarta dan Indonesia terkendali.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan ada dua indikasi yang membuat klaim tersebut masuk akal. Pertama, adanya pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya tidak berbondong-bondong datang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Advertisement
"Cukup tunggu hasil MK dengan lapang dada tanpa kegaduhan apapun," kata Adi kepada Bisnis.com, Kamis (13/6/2019).
Indikator kedua, sudah adanya beberapa dalang kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 yang ditangkap polisi hingga saat ini. Hal itu dinilai kemungkinan kecil akan terjadi pengerahan massa ketika sidang gugatan Pilpres di MK berlangsung.
Adi mengatakan bahwa kalau pun ada demonstrasi yang terjadi, maka besar kemungkinan aksi itu dilakukan untuk mendukung MK agar tetap profesional dalam bekerja.
"Situasi aman tekendali karena semua aktor politik menghendaki tak ada pengerahan massa. Semua proses sengketa sedang berlangsung di MK," katanya.
Tahapan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 akan mulai dilakukan, Jumat (14/6). Sidang pemeriksaan pendahuluan serta penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan oleh MK akan berlangsung hari itu.
Sidang dilanjutkan pada 17-24 Juni 2019. Kemudian Hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan pada 25-27 Juni 2019.
Keputusan gugatan sengketa Pilpres 2019 akan diumumkan maksimal 28 Juni, dan salinan putusan serta pemuatan hasil sidang di laman resmi dilakukan hingga 2 Juli 2019.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (12/6/2019) menyebut keamanan ibu kota dan Indonesia saat ini dalam kondisi baik.
“Mungkin nanti tanggal berapa saya akan bicara lagi, yang tegas gitu. Kami tidak ingin polisi ini rusak, kami tidak ingin tentara ini rusak, karena mereka ini adalah yang menjaga persatuan dan kesatuan republik ini,” ujarnya.
Sementara Prabowo sudah meminta pendukungnya tidak hadir di sekitar MK saat proses sidang sengketa berlangsung. Dia mengatakan, ada delegasi untuk mendampingi tim hukum. Akan tetapi pendampingan tidak perlu berbondong-bondong dengan massa untuk menghindari fitnah dan provokator.
"Kalau anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata Prabowo dalam sebuah rekaman video yang beredar di Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Menurut dia, pihaknya percaya pada hakim MK dan apapun keputusannya harus disikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Kami mohon anda percaya pada kami akan berbuat untuk bangsa dan negara. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement