Advertisement
Akankah Berkoalisi dengan Kubu Prabowo di Parlemen? Begini Jawaban Demokrat
Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Demokrat saat ini benar-benar telah meninggalkan kubu capres Prabowo Subianto.
Partai Demokrat menyatakan sudah tidak bersama lagi di barisan pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sejak 22 Mei 2019. Partai berlogo bintang Mercy itu juga sudah tak aktif lagi secara operasional di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Advertisement
"Kebersamaan PD dengan koalisi, sebagaimana disampaikan Sekjen PD berakhir di 22 Mei. Jadi ya memang kami sudah tidak bersama koalisi pilpres ini. Apakah nanti akan bersama-sama lagi di koalisi parlemen atau tidak kita lihat nanti," ucap Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Minggu (9/6/2019).
Renanda mengatakan kebersamaan Demokrat dengan kubu 02 secara resmi akan berakhir pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan hasil gugatan pihak 02 diterima atau tidak.
"Namun secara operasional kami sudah tidak aktif lagi di BPN," ujarnya.
Kendati demikian, Demokrat tetap membantu mengingatkan, memberikan masukan serta saran untuk mengantisipasi adanya kecurangan Pemilu bahkan sejak Prabowo belum menyebut tentang kecurangan itu sendiri.
"Kami Demokrat juga mengajukan gugatan ke MK dalam proses pemilu ini," ujar Renanda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
