Petinggi Demokrat Ungkap Alasan, Kenapa Koalisi Parpol di Pilpres Sebaiknya Dibubarkan
Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir Harianjogja.com, JAKARTA- Agar tensi politik di tingkat nasional tak terus memanas, koalisi parpol dua kubu di Pilpres diusulkan dibubarkan.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai usulannya agar Prabowo Subianto dan Joko Widodo membubarkan koalisi Pilpres 2019 adalah jalan baik. Itu juga sebagai solusi menurunkan tensi panas politik di akar rumput.
Rachland menilai pemilu sudah selesai dengan KPU memenangkan Joko Widodo - Maruf Amin. Rachland Nashidik mengatakan kalau pun Prabowo - Sandiaga gugat hasil pemilu ke MK, itu tidak lagi melibatkan partai koalisi. Sebab itu sudah menjadi urusan calon presiden dan wakil presiden.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," kata Rachland di akun Twitternya, @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019).
Tak hanya menyarankan ke Prabowo, Rachland Nashidik pun sarankan Jokowi juga bubarkan koalisi di Tim Kemenangan Nasional Jokowi - Maruf Amin.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," kata dia.
"Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," lanjut dia.
Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean berbicara soal posisi partainya di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Menurutnya, Demokrat kini sudah berada di luar koalisi tersebut. Demokrat sebagaimana diketahui memiliki hubungan yang tidak begitu harmonis dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Yang terakhir pernah terkuak ialah di saat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa tidak enak dengan ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ketika berbicara soal arah politik saat melayat mendiang Ani Yudhoyono.
Bukan hanya Ferdinand yang akhirnya buka-bukaan soal kondisi Demokrat sebagai pendukung Prabowo - Sandiaga. Politikus Demokrat, Andi Arief juga sempat mengatakan kalau selama ini partainya selalu memberikan saran kepada Prabowo terkait strategi di Pilpres 2019.
Sempat menyarankan Prabowo mencari kandidat baru selain Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, namun Demokrat tetap tidak digubris. Andi menjelaskan, kalau berdasarkan hasil survei, nama Sandiaga tidak akan mendukung suara Prabowo di Pilpres 2019.
Karena melihat hasil survei tersebut, Demokrat lantas menyarankan Prabowo untuk mencari kandidat lain yang bisa mendorong suaranya di Pilpres 2019.
"Meski tidak yakin akan kemenangan 02, namun Partai Demokrat, SBY dan AHY tetap berupaya mencari jalan yang benar agar 02 menang. Berkali-kali pertemuan mengusulkan sesuatu yang positif namun selalu ditolak oleh 02. Kawan yang baik adalah yang mengajarkan hal benar," kata Andi melalui akun Twitternya @AndiArief__ pada Jumat (7/6/2019).
Sumber : Suara.com
