Advertisement
Golkar Berharap Dapat Jatah 5 Menteri di Kabinet Kerja II
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (keempat kiri) bergandengan tangan bersama Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kanan), Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kiri), Ketua Harian Nurdin Halid (kiri), Ketua Dewan Pakar Agung Laksono (ketiga kanan), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung (keempat kanan) dan Ketua bidang Kaderisasi Ibnu Muzir (kedua kanan) saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2018). - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Golkar mengusulkan empat hingga lima nama untuk mengisi jabatan menteri dalam Kabinet Kerja II. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan usulan itu dihasilkan melalui rapat pleno yang diikuti anggota Dewan Pakar Partai Golkar.
Kendati demikian, Agung belum mau menyebutkan nama-nama yang akan diusulkan jadi menteri tersebut. Menurutnya, jumlahnya akan meningkat dari dua menteri yang ada saat ini.
Advertisement
"Golkar derharap dapat jatah menteri kalau Jokowi kembali jadi presiden," ujar Agung kepada wartawan, Senin (27/5/2019).
Agung menilai wajar usulan itu disampaikan karena Golkar meraih kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan dalam Pemilu 2019. Golkar berhasil meraih 85 kursi di bawah PDIP yang mendapatkan 128 kursi di Senayan.
Meski demikian, menurut Agung, Dewan Pakar tidak secara spesifik mengusulkan nama-nama kader yang cocok dicalonkan sebagai menteri. "Selain itu, yang berhak menentukan nama dan mengusulkan langsung kepada Jokowi adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar," katanya.
Agung menambahkan, banyak kader Golkar yang cocok mengisi pos kementerian di bidang ekonomi dan sosial. Menurutnya, Golkar memiliki nama-nama yang tepat yang bisa cepat melangkah selain melakukan inovasi serta cepat mengeksekusi dan mengimplementasikan program pemerintah.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap mendapatkan jatah 10 kursi menteri nantinya kalau Presiden Jokowi kembali terpilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
- Hujan Siang-Malam dan Ada Petir, Cek Prakiraan Cuaca Boyolali Rabu 24 April
- Waspada Hujan Petir di Klaten Sore Ini, Simak Prakiraan Cuaca Rabu 24 April
- Wonogiri Siap-siap Hujan Siang hingga Malam, Cek Prakiraan Cuaca Rabu 24 April
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 24 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
