KPK Usut Peran Perusahaan Mulyono dalam Kasus Restitusi Pajak
KPK memeriksa 10 saksi di Surabaya dan Surakarta untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan serta mengusut perusahaan milik Mulyono.
Kuasa hukum Jokowi memastikan hadir dalam gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu yang digelar Polda Metro Jaya, Senin (15/12). /Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pihak kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo memastikan akan menghadiri gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan ijazah palsu pada Senin (15/12).
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kehadiran tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap undangan resmi kepolisian. Ia berharap gelar perkara khusus ini dapat menjawab seluruh persoalan hukum yang dipersoalkan para tersangka dan mendorong proses hukum berlanjut ke tahap persidangan melalui penuntut umum.
Gelar perkara khusus tidak dapat dijadikan forum pembelaan materi perkara oleh para tersangka. Menurutnya, pembuktian terkait tudingan tersebut hanya dapat diuji di persidangan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHAP.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan gelar perkara khusus akan melibatkan unsur internal dan eksternal Polri, termasuk Itwasum, Propam, Divisi Hukum Polri, Kompolnas, hingga Ombudsman. Gelar perkara ini digelar atas permintaan sejumlah tersangka, di antaranya Roy Suryo, yang meminta agar kasus tersebut dibuka secara transparan kepada publik.
"Kami akan menghadiri gelar perkara khusus sesuai surat undangan Polda Metro Jaya," kata Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, Minggu (14/12/2025).
Rivai juga berharap gelar perkara khusus ini dapat menjawab semua persoalan dari para tersangka dan kemudian perkaranya segera dilimpahkan ke persidangan melalui penuntut umum.
Ia menambahkan gelar perkara ini tidak dapat membahas pembelaan para tersangka karena menurut pasal 312 KUHP hanya dapat diuji hakim. "Jadi jelas bukan ranah penyidikan maupun penuntutan," katanya.
Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus laporan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (15/12).
"Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto.
Budi mengatakan, gelar perkara khusus akan diikuti oleh pihak internal dan eksternal. "Hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal," ujar Budi.
Antara lain Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Divisi Hukum Polri dan eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman dan lain-lain.
Sebelumnya, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan gelar perkara khusus terkait kasus laporan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). "Kami mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya kasus ini terang-benderang dan diketahui oleh masyarakat dan lainnya," kata Roy Suryo saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/11).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa 10 saksi di Surabaya dan Surakarta untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan serta mengusut perusahaan milik Mulyono.
Google Meet meluncurkan fitur AI Gemini yang mampu merekam, menyalin, dan merangkum rapat tatap muka secara otomatis. Hasilnya tersimpan di Google Docs dan diki
Telur kaya protein dan nutrisi, tetapi konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan kolesterol, kalori, hingga risiko gangguan kesehatan tertentu. Simak penjel
Pasar murah HUT RI ke-81 digelar di Stadion Handayani Gunungkidul dengan 6 ton bahan pokok dan harga di bawah pasaran.
The Script dipastikan kembali menggelar konser di Indonesia Arena Jakarta pada 3 April 2027. Tiket presale mulai Rp650.000 dan dijual mulai 21 Agustus 2026.
Prabowo resmi umumkan proyek Giant Sea Wall sepanjang 575 km dari Banten-Gresik. Butuh waktu 15-20 tahun, lindungi 50 juta warga. Indonesia belajar dari Belanda