Advertisement
KPU: Laporan BPN Soal Hitung Cepat Tidak Jelas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang lembaga penyelenggara hitung cepat atau quick count dianggap tidak jelas oleh KPU.
Penilaian itu disampaikan KPU RI dalam sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran administrasi atas lembaga quick count dengan nomor kasus 008/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Advertisement
Perwakilan Biro Hukum KPU RI Setya Indra Arifin mengatakan, ketidakjelasan muncul lantaran BPN tidak merinci waktu dan lokasi terjadinya keresahan masyarakat akibat hasil hitung cepat. BPN dianggap hanya berasumsi bahwa lembaga hitung cepat berpihak kepada salah satu calon presiden.
"Pelapor juga tidak menjelaskan kapan dan di mana gejolak dan keresahan di masyarakat terjadi seperti disampaikan di laporan. Hal tersebut menjadikan laporan a quo hanya bersifat asumsi dan pelapor terkesan sinis terhadap terlapor," kata Indra di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Dalam gugatannya terhadap lembaga penyelenggara quick count, BPN menjadikan kasus hasil hitung cepat di Provinsi Bengkulu sebagai contoh. Kuasa Hukum BPN Maulana Bungaran menyebut, beberapa lembaga survei menjadikan Bengkulu sebagai daerah kemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Padahal, berdasarkan data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI suara Prabowo-Sandiaga lebih besar daripada Jokowi-Ma'ruf di Bengkulu.
Menurut KPU, lembaga penyelengara hitung cepat di pemilu 2019 sudah melalui proses seleksi yang dilakukan prapemilu berlangsung. Selain itu, hitung cepat juga diharap menjadi alat untuk mengurangi spekulasi tehadap ketidakpastian hasil pemilu.
"Selain itu, penghitungan cepat juga dapat digunakan sebagai alat pengontrol kualitas pemilu. Jika pelapor berpandangan ada lembaga survei yang telah melanggar prinsip-prinsip ketidakberpihakan, ada mekanisme yang diatur PKPU 10/2018 pada pasal 31. Faktanya sampai hari ini terlapor tak pernah menerima satu pun rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran lembaga survei," kata Indra.
Karena pertimbangan itu, maka KPU meminta Bawaslu menolak seluruh dalil BPN dan laporannya. Penyelenggara pemilu juga meminta Bawaslu menyatakan bahwa KPU sudah melakukan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Ruang Meletus, Warga Pesisir Pantai Diungsikan Hindari Potensi Tsunami
- KPU Jogja Koordinasi dengan Disdukcapil untuk Susun Data Pemilih Pilkada 2024
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
- Firli Bahuri Disebut Minta Uang Rp50 Miliar ke SYL
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Kamis 18 April 2024
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Warga Jepang Gugat Pemerintah Soal Efek Samping Vaksin Covid-19
Advertisement
Advertisement