Advertisement
Fahri Hamzah Bela Ratna Sarumpaet: Orang-Orang Setiap Hari Bohong Kok
Fahri Hamzah selepas memberikan keterangan di persidangan Ratna Sarumpaet - Bisnis/Aziz Rahardyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai saksi meringankan terdakwa Ratna Sarumpaet dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoaks , Selasa (7/5/2019).
Dalam persidangan, Fahri menekankan bahwa dirinya menganggap kasus ini harusnya selesai setelah Ratna mengaku berbohong, sehingga perkara kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks tidak perlu larut hingga sejauh ini.
Advertisement
Menurut Fahri, mengakui kebohongan merupakan hal luar biasa yang tidak dapat semua orang lakukan. Terlebih, Ratna berani mempertaruhkan reputasi selama dirinya hidup sebagai aktivis senior.
"Udah lah, nggak usah sok lah. Orang-orang setiap hari bohong, kok, yang tidak boleh bohong itu pejabat publik, karena bisa kena delik kebohongan publik, seharusnya gitu. Tapi, pejabat publik juga bohong kok, jangan terlalu kayak suci, gitu," ujar Fahri.
Sebelumnya, ketika mendatangi ruang sidang, Ratna yakin Fahri merupakan orang yang konsisten membelanya, sejak pemberitaan foto lebamnya viral di media sosial.
Dalam persidangan, Fahri pun mengakui berbagai sepak terjangnya membela Ratna, mulai dari ketika berdebat dengan Tompi soal operasi plastik, membuat perkumpulan aktivis untuk menyatakan sikap dan ,mengadvokasi.
Hingga pada 3 Oktober 2018, dirinya ditelepon secara pribadi oleh Ratna, yang mengaku berbohong, dan bercerita akan membuat konferensi pers terkait pengakuan kebohongannya.
"Beliau itu adalah kawan, sesama aktivis, solidaritas, bwliau seniman busayawan pembela ham kritis orang yg terkenal. Orang terkenal dianiaya seperti itu ya kita merespon," jelasnya.
Selain Fahri, ada dua saksi lain yang didatangkan pihak kuasa hukum Ratna Sarumpaet, yaitu, asisten Ratna dan saksi ahli bahasa.
Ratna akan menghadapi dua dakwaan, yaitu Pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 28 ayat 2 juncto 45A ayat 2 UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
Advertisement
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Pilkada Kulonprogo: Pendaftaran Panwascam Dibuka, Kebutuhan Formasi Menunggu Hasil Tes
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
