Advertisement
Pemindahan Ibu Kota Butuh Undang-Undang Baru
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemindahan ibu kota ke luar Jawa seperti diwacanakan Presiden Joko Widodo membutuhkan payung hukum baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa masih memerlukan dukungan politik di Parlemen.
Advertisement
Dukungan politik DPR tersebut bisa dilakukan dengan membentuk undang-undang yang menjadi payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara.
“Sekarang DKI Jakarta dasarnya jadi Ibu Kota ada undang-undangnya. Kita masih butuh undang-undang," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
BACA JUGA
Adapun, Jakarta sebagai Ibu Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
Menurut dia, penyiapan revisi undang-undang tersebut termasuk dalam bagian tahap penyiapan rencana awal pemindahan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. Ia pun berharap DPR dapat menyetujuinya dengan cepat.
"Nantilah (diajukannya ke DPR), pokoknya kita tunggu sampai semua mulus," ucapnya.
Lebih lanjut, Bambang belum menyebut secara pasti lokasi kota baru sebagai tempat pemindahan Ibu Kota. Ia hanya mengatakan, saat ini ada empat sampai lima provinsi sebagai kandidat Ibu Kota baru.
"Posisinya yang lebih di tengah, kandidatnya antara 4 sampai 5 provinsi. Nanti akan kita lihat lagi secara mendalam," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aturan Lembur dan Cara Hitung Upah Resmi Menurut PP 35 Tahun 2021
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata Gaza
Polsek Cilandak Selidiki Dugaan Rekayasa BAP oleh Oknum Polisi
Bahar bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Banser di Tangerang
Advertisement
Hari Kesembilan, 4 Korban Longsor Pasirlangu Kembali Ditemukan
Kasus Minyak Pertamina, Riza Chalid Masuk Daftar Buron Internasional
Cerita Friderica Widyasari saat Ditunjuk Pjs Ketua dan Waka DK OJK
Trump Buka Peluang Kesepakatan AS-Kuba di Tengah Krisis Kemanusiaan
396 Nakes Diterjunkan untuk Pemulihan Bencana Aceh
Advertisement
Prabowo Buka Rakornas Pusat dan Daerah 2026 di Sentul
Khamenei Peringatkan AS, Perang Bisa Meluas ke Kawasan
Pengawasan BPOM 2025 Sumbang Dampak Ekonomi Rp50,8 T
BPBD Serang Catat Banjir Bertahan di Empat Wilayah
Gelombang Serangan Udara Israel Kembali Guncang Gaza, 32 Warga Tewas
Advertisement
Belum Ada Kasus, Kemenkes Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia
Berita Pilihan
Advertisement
Cek Kesehatan Gratis di DIY Menyasar Karyawan Perusahaan
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
- Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 1 Februari 2026, Tarif Rp8.000
- Persija Pinjamkan Rio Fahmi dan Hansamu Yama hingga Akhir Musim
- Madura United Ditahan PSBS Biak 0-0 di Pekan Ke-19 Super League
- Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi
- RUPST Himbara 2026 Segera Digelar, Ini Penjelasan Danantara
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Minggu 1 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
