Advertisement
Pemindahan Ibu Kota Butuh Undang-Undang Baru
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemindahan ibu kota ke luar Jawa seperti diwacanakan Presiden Joko Widodo membutuhkan payung hukum baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa masih memerlukan dukungan politik di Parlemen.
Advertisement
Dukungan politik DPR tersebut bisa dilakukan dengan membentuk undang-undang yang menjadi payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara.
“Sekarang DKI Jakarta dasarnya jadi Ibu Kota ada undang-undangnya. Kita masih butuh undang-undang," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
BACA JUGA
Adapun, Jakarta sebagai Ibu Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
Menurut dia, penyiapan revisi undang-undang tersebut termasuk dalam bagian tahap penyiapan rencana awal pemindahan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. Ia pun berharap DPR dapat menyetujuinya dengan cepat.
"Nantilah (diajukannya ke DPR), pokoknya kita tunggu sampai semua mulus," ucapnya.
Lebih lanjut, Bambang belum menyebut secara pasti lokasi kota baru sebagai tempat pemindahan Ibu Kota. Ia hanya mengatakan, saat ini ada empat sampai lima provinsi sebagai kandidat Ibu Kota baru.
"Posisinya yang lebih di tengah, kandidatnya antara 4 sampai 5 provinsi. Nanti akan kita lihat lagi secara mendalam," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekjen PBB Desak AS-Israel Hentikan Perang Timur Tengah
KPK Sambangi Mabes Polri, Bahas Penanganan Perkara Rahasia
Gelombang Penumpang Kereta Mengular di Awal Libur Paskah
Ancaman Trump Picu Ketegangan Baru, China Minta Perang Dihentikan
Advertisement
Arus Lebaran Membludak, Tol MBZ Diserbu Jutaan Kendaraan
Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon UE Ikut Berduka
Ribuan Dapur MBG Bermasalah Program Gizi Disorot
Kasus Amsal Sitepu: DPR RI Minta Kejagung Sanksi Tegas Kajari Karo
Transaksi Makin Mudah Tapi Celah Peretasan Kian Terbuka
Advertisement
Distribusi Energi Diperketat Armada Laut Terapkan Standar Global
Cicilan Koperasi Desa Kini Ditanggung Negara lewat Dana Daerah
Jet Serbaguna Masuk TNI AU, Bisa Mendarat di Landasan Pendek
Libur Sekolah Bikin MBG Tak Efektif, Distribusi Dihentikan
Gempa Besar Picu Tsunami, Tim SAR Dikerahkan Penuh
Advertisement
Ancaman Iran Menguat, Rencana Operasi Darat AS Disorot
Berita Pilihan
- Ribuan Dapur MBG Bermasalah Program Gizi Disorot
- Kasus Amsal Berbuntut Panjang, DPR Desak Evaluasi Total Kejari Karo
- Anak Indonesia Nyaris Semua Online, PP Tunas Jadi Benteng Terakhir
- BMKG Turunkan Tim ke Maluku Utara dan Sulut Usai Gempa M 7,6
- Ngaku Tuhan Kedua, Dukun Cabul di Magetan Setubuhi Istri Pasien
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Gempa M7,6 Ternate Akibat Sesar Naik, Warga Diminta Jauhi Pantai
- Event Jogja 2 April 2026, dari Tulus hingga Kirab Budaya
- Cicilan Koperasi Desa Kini Ditanggung Negara lewat Dana Daerah
- Gempa Besar Picu Tsunami, Tim SAR Dikerahkan Penuh
- Jadwal Misa Trihari Suci dan Paskah 2026 Paroki se-DIY
- Kronologi Brutal Pengeroyokan di Sleman, Berawal dari Geber Motor
- Kasus Amsal Sitepu: DPR RI Minta Kejagung Sanksi Tegas Kajari Karo
Advertisement
Advertisement
