Advertisement
Serahkan LPPDK, 15 Parpol di Sleman Terbebas Dari Sanksi
Bendera partai politik. - Solopos/Maulana Surya
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Sebanyak 15 Partai politik (parpol) peserta pemilu di Kabupaten Sleman telah menyerahkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebelum hari terakhir pelaporan, sehingga tidak ada parpol yang terkena sanksi pencoretan caleg terpilih.
“Pelaporan telah ditutup pada Rabu [1/5/2019] malam, 15 parpol telah menyerahkan LPPDK, dan ada satu parpol, yakni Hanura yang belum mengumpulkan,” kata Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, Kamis (2/5/2019).
Advertisement
Ia mengatakan ke 15 parpol tersebut yakni Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai Nasional Demokrat, Partai Garuda, Perindo, PKB, PPP, PDIP, Gerindra, PKS, PSI, PBB, dan PKPI.
“Dengan penyerahan laporan tersebut, maka parpol terbebas dari sanksi pencoretan jika ada caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD Sleman,” ujar dia.
Disinggung mengenai parpol yang menggunakan dana kampanye paling tinggi, Trapsi belum bisa memastikan, sebab, kata dia, setelah menerima berkas pelaporan akan diteruskan ke Kantor Akuntansi Publik (KAP).”Diserahkan untuk dilakukan audit terhadap pengelolaan dana kampanye,” jelas dia.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman M Abdul Karim Mustofa mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terkait dengan LPPDK secara langsung dan melekat. “Ada satu partai yang terlambat 13 menit dalam menyerahkan laporan kemarin malam,” ucap Karim.
Ia mengatakan, partai yang terlambat dalam pelaporan tersebut yakni PBB, dan setelah dilakukan klarifikasi ke PBB, keterlambatan tersebut dikarenakan server eror.
“Sehingga kami koordinasi ke KPU Sleman untuk diberikan toleransi, dan KPU juga memberikan catatan terhadap keterlambatan tersebut. Terkait dengan partai yang tidak melaporkan yakni partai Hanura, KPU tentu punya mekanisme tersendiri terhadap partai yang tidak melapor,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement
