Penjelasan Daerah Garis Keras Soal Agama ala Mahfud Dibantah Kubu Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA – Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Twitter yang membahas titik kemenangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di daerah garis keras menuai polemik. Menurutnya, Prabowo-Sandiaga menang di sejumlah provinsi garis keras dalam hal agama. Pernyataan itu pun membuat kubu Badan Pemenangan Nasional merespons.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak langsung membalas kicauan Mahfud tersebut.

Dia menceritakan tentang asal usulnya dari ibu keturunan Aceh Tamiang, sedangkan ayahnya Batak.

“Saya pernah tinggal di Aceh, Sibolga, dan SMA di Banten. Semua itu daerah kemenangan 02, tetapi saya merasakan daerah itu mencintai Indonesia dan menghormati agama lain,” tulisnya dalam Twitter.

Dalam cuitan berikutnya, Dahnil mengakui bahwa sejumlah daerah yang disebutkannya memang sempat bergolak melalui pemberontakan. Namun ia menyebut pemberontakan itu bukan karena masalah ideologi, melainkan karena perkara ketidakadilan.

 Dahnil lantas mempertanyakan pernyataan Mahfud MD terkait ajakan rekonsiliasi. "Bagaimana mungkin narasi dan ajakan rekonsiliasi justru diproduksi oleh mereka yang rajin memecah belah dengan memberikan stigmatisasi kepada kelompok yang berbeda pilihan politik sebagai kelompok gari keras, anti NKRI, tak Pancasilais?" tanya Dahnil mengakhiri tanggapannya. 

 Polemik pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mulai ramai diperbincangkan di sejumlah lini masa media sosial setelah Said Didu mengomentari sebuah video yang dibagikan akun @syarif_alkadrie tentang pernyataan Mahfud MD pada 27 April 2019.

 Mahfud mengatakan, melihat sebaran kemenangan para calon capres mengingatkan untuk segera sadar untuk melakukan rekonsiliasi. Pasalnya, Joko Widodo-Ma’ruf Amin berpeluang besar menang dan sulit dikejar dengan cara apapun.

 "Kalau lihat sebarannya, di beberapa provinisi-provinsi agak panas, Pak Jokowi kalah. Itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Probowo itu adalah diidentifikasi dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumatra Barat, Aceh, dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga," jelas Mahfud. 

 Setelah pernyataan itu, Mahfud MD menegaskan pentingnya melakukan rekonsiliasi untuk menyadarkan bahwa Bangsa Indonesia bersatu karena kesadaran akan keberagaman, serta menegaskan bahwa Tanah Air hanya akan maju jika bersatu.

 "Karena buktinya, kemajuan dari tahap ke tahap kita raih [saat ini] karena kebersatuan," terang Mahfud MD.

Said Didu lantas merespon video tersebut dengan menyoroti dan mempertanyakan indikator yang digunakan Mahfud MD sehingga menuduh orang Sulawesi Selatan sebagai orang-orang garis keras.

"Mohon maaf Prof Mahfud MD, saya berasal dari Sulsel, mohon jelaskan indikator yang prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang-orang garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI untuk menjaga kehormatan. Inikah yang dianggap keras?" cuit Said Didu di akun Twitter pribadinya.

Sekedar informasi, siri' merupakan suatu bentuk adat atau aturan orang Bugis. Siri' merupakan nilai dari seseorang atas martabatnya dengan memperlihatkan perilaku yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. 

 Mendapat tanggapan seperti ini, Mahfud MD kemudian membalas cuitan Said Didu dan menjelaskan maksud pernyataannya dalam video tersebut terkait frasa garis keras. Ia menegaskan bahwa garis keras itu sama dengan fanatik dan sama dengan kesetian yang tinggi. 

 "Itu bukan hal yang dilarang, itu istilah politik. Sama halnya dengan garis moderat, itu bukan hal yang haram. Dua-duanya boleh dan kita bisa memilih yang mana pun. Sama dengan bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," tukas Mahfud MD.

 Mahfud MD lantas menambahkan penjelasannya dalam cuitan selanjutnya bahwa ia pun sebenarnya berasal dari daerah garis keras, yakni Madura.

 "Madura itu sama dengan Aceh dan Bugis, disebut fanatik karena tingginya kesetian kepada Islam sehingga sulit ditaklukakan. Seperti halnya konservatif, progresif, garis moderat; garis keras adalah istilah-istilah yang bisa dipakai dalam ilmu politik," papar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut. 

 Selain Said Didu, Refrizal yang duduk di Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut ikut 'mencolek' Mahfud MD dalam polemik ini. "Pak MMD bilang di Jabar, Sumbar, Aceh, dan Sulsel itu Islam Garis Keras seolah-olah anti keberagaman. Apakah ada di Sumbar, gereja dirusak dan dibakar?" tulisnya. 

 Pertanyaan ini lantas kembali dibalas Mahfud. Ia meminta agar Refrizal sebaiknya jangan terburu-buru memberikan respon, tapi lihat terlebih dahulu videonya.

 "Pak Refrizal, karena Anda teman saya, maka saya jelaskan. Anda belum melihat video yang saya katakan sehingga respon buru-buru. Anda terprovokasi oleh Said Didu, hahaha? Saya bilang, Pak Jokowi kalah di provinsi yang 'dulunya' adalah tempat garis keras dalam keagamaan. Makanya Pak Jokowi perlu rekonsiliasi," tulis Mahfud MD.

Mahfud menegaskan bahwa kata 'dulu' yang dirinya garisbawahi punya alasan. "Dulu DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, Dulu PRRI di Sumbar, Dulu GAM di Aceh, Dulu DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lihat di video ada kata 'dulu'. Puluhan tahun terkahir sudah menyatau. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka," ungkap pria kelahiran Sampang, Madura itu. 

Mahfud MD Ungkap Maksud  'Garis Keras' 

Mahfud MD menjelaskan maksud pernyataannya terkait provinsi garis keraas dalam agama. Penjelasan tersebut disampaikannya dalam cuitan balasan kepada Refrizal dari PKS.

 Mahfud menilai bahwa generasi yang lahir sejak tahun 1970-an banyak yang tidak tahu bahwa dulu sempat ada sejumlah gerakan bernuansa Islam di berbagai daerah, namun sekarang sudah tidak. Lantas Mahfud kemudian bertanya, "Di mana salahnya saya mengatakan itu? Itu kan sejarah? Makanya saya usul agar Pak Jokowi merangkul mereka dengan rekonsiliasi segera agar pembelahan tidak berlanjut sampai 2024." 

 Penegasan ini diberikan Mahfud MD karena merasa isu ini menjadi panas dan digoreng ke mana-mana. "Banyak yang hanya membaca pertanyaan Pak Said Didu tanpa melihat videonya," cuit Mahfud MD.

 Mahfud MD menggarisbawahi poin paling penting, "Pertanyaan dalam cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata 'dulu' dan usul 'rekonsiliasi'. Lihat dong videonya," pinta Ketua Majelis Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut.  

 Selain jajaran pihak yang berada di barisan Kubu Prabowo, ada juga Karni Ilyas yang turut mengomentari polemik ini.

 Pembawa acara Indonesia Lawyers Club tersebut sedikit mengoreksi pernyataan Mahfud MD terkait PRRI/Permesta. Karni Ilyas menerangkan bahwa gerakan tersebut tidak ada hubungannya dengan daerah Islam garis keras.

 "Sekedar meluruskan Prof Mahfud. PRRI/Permesta bukan pemberontakan dengan ideologi agama. Pemimpin perlawanan Kol Simbolon (Medan), Letkol A. Husein (Padang), Letkol Ismail Lengah (Riau), Kol Kawilarang dan Letkol V. Samual (Sulut). Tidak ada hubungannya dengan daerah Islam garis keras.," terang Karni Ilyas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com