Advertisement
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna menyebut anak jalanan juga menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah.
Idit mengatakan mereka yang akan mengikuti program ini, berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
Advertisement
"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah," kata dia di Bandung, Sabtu.
BACA JUGA: Mas-mas Pelayaran Sempat Sembunyi di Mapolsek Godean Saat Digeruduk Driver Ojol
Guna menyeleksi agar program ini bisa tepat sasaran, Kementerian Sosial membuat tim bersama-sama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan. "Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN)," ujarnya.
Program Sekolah Rakyat yang sekitar 100 unit akan mulai beroperasi 14 Juli 2025, merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan status guru yang akan direkrut mengutamakan guru PNS, kemudian PPPK yang telah memiliki penempatan, dan selanjutnya PPPK paruh waktu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan guru Sekolah Rakyat harus lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mengajar penuh waktu (full-time) di lingkungan asrama.
Salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach). Sekolah ini menerapkan sistem multi entry dan multi exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.
Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga dasar utama, yakni kurikulum karakter dan asrama yang dikembangkan Kementerian Sosial, kurikulum sekolah formal oleh Kemendikdasmen, dan kurikulum pendidikan agama disusun Kementerian Agama guna memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Ratusan Ribu Kendaraan Masuk DIY Selama Sepekan Terakhir Liburan Sekolah
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
- Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
- Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
- Keberangkatan 29 Calon Pekerja Migran Ilegal Hendak ke Timur Tengah Digagalkan di Bandara Kertajati
- Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
- LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
Advertisement
Advertisement