Advertisement
Survei ke Palangka Raya Mulai Dilakukan, Ibu Kota Indonesia Akan Pindah?

Advertisement
Harianjogja.com, PALANGKA RAYA--Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Palangka Raya sepertinya akan segera direalisasikan.
Minggu (30/3/2019) besok, Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) rencananya datang ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk meninjau dan menilai sebagai wilayah alternatif pusat pemerintahan atau Ibu Kota Negara.
Advertisement
"Kedatangan mereka untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait wacana Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, di Palangka Raya, Jumat (29/3/2019).
Tim dari Kemenko Polhukam nantinya akan mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan penilaian terkait kesiapan Palangka Raya dari sisi politik, hukum maupun tingkat keamanannya. Fahrizal menyebut, dalam kegiatan tersebut nantinya selain diikuti organisasi perangkat daerah terkait di lingkup pemerintah provinsi, juga akan melibatkan perwakilan korem, polda, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Katingan dan Gunung Mas serta instansi teknis terkait lainnya.
"Pada kesempatan itu, kami akan menyampaikan kondisi keamanan dari sisi penilaian pertahanan, sehingga pada akhirnya Palangka Raya benar-benar dinyatakan layak menjadi ibu kota pemerintahan," ujarnya pula.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, saat ini Palangka Raya sebagai calon ibu kota pemerintahan masih menjadi kandidat terkuat. Berdasarkan penilaian pemerintah pusat masih unggul jika dibandingkan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Sebelum rencana kedatangan Kemenko Polhukam tersebut, penilaian juga pernah dilakukan pada pertengahan tahun 2018 lalu oleh Badan Informasi Geospasial. Pada waktu itu tim yang diturunkan terbagi menjadi tiga untuk melakukan pemetaan.
"Pemetaan dilakukan terhadap sekitar 300.000 hektare lahan yang kami siapkan untuk wacana ibu kota pemerintahan ini, untuk kemudian dibuatkan perencanaan ke depannya," kata Fahrizal.
Kedatangan Badan Informasi Geospasial merupakan permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami pun meminta kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara umum, untuk berpartisipasi serta mendukung wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palangka Raya agar bisa terwujud," katanya pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement