Advertisement
Jusuf Kalla: Kasus Andi Arief Masalah Hukum, Jangan Salahkan Pemerintah
Jusuf Kalla - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta oposisi tidak terus-menerus menyalahkan pemerintah menyusul penangkapan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang diduha menyalahgunakan narkoba.
Menurut Kala, pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon dan Arief Poyuono yang menuding pemerintah gagal memberantas narkoba sehingga Andi Arief terjerat penyelahgunaan hanya permainan kata-kata.
Advertisement
"Masing-masing membela pihaknya. Yang jelas dan tak bisa dibantah itu Andi Arief ditangkap, itu masalah hukum, jangan salahkan pemerintah," ujar dia di Kantor Wapres, Selasa (5/3/2019).
Kalla menyadari narkotika saat ini masih beredar di Indonesia. Pemerintah memiliki kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberangus pengedar zat terlarang tersebut.
"Kalau pemerintah pura-pura tidak tahu, ya tidak akan mendirikan BNN," ucapnya.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan kasus Andi Arief seharusnya menjadi pemersatu setiap warga negara, terutama politisi agar memerangi narkoba dengan serius.
"Pak Arief Poyuono sedang tidak mengingau kan? Kok Andi Arief yang mengonsumsi narkoba, Pak Jokowi yang disalahkan? Justru dengan ditangkapnya Andi Arief pemerintah Jokowi tak pandang bulu siapapun yang terlibat narkoba harus diadili," kata Ace.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini: Dari Jogja, Purworejo, dan Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
