Bentrok Antarpendukung Parpol Cederai Semangat Kebangsaan & Tak Sesuai Demokrasi

Sejumlah polisi dan tentara berpakaian preman tengah menendang barikade kepolisian dalam simulasi pengamanan Pemilu 2019 di Alun-Alun Wates, Kecamatan Wates, Kamis (7/2/2019).-Harian Jogja - Jalu Rahman Dewantara
01 Maret 2019 15:40 WIB Tim Harian Jogja News Share :

Harianjgja.com,JOGJA—Ketua Paramparapraja DIY Prof Mahfud MD mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk menghindari potensi konflik (bentrok) antarpendukung partai atau pasangan calon presiden.

Selain tidak sesuai dengan ruh pesta demokrasi (pemilu), bentrokan mencederai semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya harap semua bisa mengendalikan diri. Panitia harus bertanggung jawab [dengan kegiatan kampanye] dan aparat keamanan harus sigap. Itu yang penting. Agar Pemilu berjalan aman dan nyaman, ini pesta demokrasi," katanya terkait banyaknya peristiwa kekerasan yang melibatkan pendukung parpol dan pasangan capres di DIY, Kamis (28/2/2019).

Dia berharap jangan sampai pemilu menimbulkan permusuhan antarkelompok. Kalau wilayahnya dilewati oleh pendukung parpol atau capres lain, masyarakat tidak boleh emosi. Perbedaan pilihan sangat dibolehkan, tetapi kekerasan fisik dan psikis itu yang dilarang. "Bentrok itu kekerasan fisik, teror dan hoaks itu bagian dari kekerasan psikis. Itu tidak boleh. Jangan emosi, kendalikan diri. Apapun, setelah 17 April harus bersatu lagi. Kami berharap penyelenggara harus berkoordinasi dengan aparat keamanan," kata Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut. 

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan Bawaslu terus memetakan indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Menurutnya peta potensi konflik yang bisa menimbulkan gangguan keamanan sudah ada kantong-kantongnya sendiri, terutama daerah perbatasan. Mulai Bantul, Jogja dan Sleman. Adapun Gunungkidul dan Kulonprogo, relatif aman dan terkendali. "Selain itu potensi kerawanan juga bisa muncul di TPS-TPS. Ini dikarenakan ada pemilih yang tidak bisa memilih," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja Tri Agus Inharto menyatakan seluruh kecamatan yang ada di Kota Jogja adalah wilayah yang rawan pelanggaran dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019. Indeks kerawanan di masing-masing kecamatan memiliki persentase yang berbeda-beda.

Menurut dia, yang terpenting dalam antisipasi kericuhan dan konflik adalah kewaspadaan dan kedewasaan masyarakat, komunitas, simpatisan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif.

Bawaslu telah menyiapkan sejumlah antisipasi. Salah satunya berkomunikasi dengan organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Serta memulai inisiasi adanya kecamatan antipolitik uang, hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, Bawaslu menekankan pada upaya pencegahan ketimbang penindakan. 

Pengamanan

Kasubbag Dalops Polres Sleman Iptu Joko Susilo mengatakan mengatakan telah memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan terjadi konflik pada saat pemungutan suara.

"Dari total 3.391 TPS di Sleman, Ada 12 TPS  yang masuk kategori rawan 1. Sebanyak 3.377 TPS kategori aman, dan ada dua TPS khusus di Lapas Cebongan dan Pakem," ujar dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman saat ini memetakan wilayah yang rawan terjadi konflik pemilu. "Hari ini [kemarin], saya dan teman-teman Panwascam sedang rapat koordinasi terkait dengan pemetaan wilayah rawan konflik," kata Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa.

Langkah berbeda dilakukan Bawaslu Bantul yang tidak memetakan secara khusus tingkat kerawanan pemilu.

Anggota Bawaslu Bantul, Supardi mengatakan beberapa kerawanan yang paling kerusial terjadi saat proses pemungutan dan penghitungan suara, mengingat surat suara dalam pemilu ini cukup banyak. Selain itu nama calon legislatif yang tercantum hanya berupa nomor urut dan namanya atau tanpa foto.

Dalam proses penghitungan suara juga dipastikan membutuhkan waktu lebih lama karena ada lima surat suara. Dengan demikian maka perlu ada penguatan dari perangkat tempat pemungutan suara (TPS) mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas TPS, sampai saksi. "Terutama yang paling penting adalah penguatan kapasitas dan kualitas KPPS karena mereka sebagai penyelenggara di TPS," kata Supardi.

Anggota Bawaslu Bantul lainnya, Dhenok Panuntun menambahkan wilayah yang rawan biasanya berdasarkan basis massa yang berbeda dalam satu wilayah seperti di Ringinharjo, Bantul, Jalan Pandak-Srandakan, Tembi Sewon, Jalan Bantul sekitar Pasar Niten, dan Tirtonirmolo Kasihan.

Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuady menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat selama penyelenggaraan pemilu berlangsung. Untuk memaksimalkan pengamanan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu hingga partai politik.

“Kami sudah buat pemetaan tetang peta kerawanan selama pemilu. Tapi hasil pemetaan bukan konsumsi publik sehingga data tersebut digunakan untuk pengamanan,” kata Fuady.

Selain itu, Fuady menegaskan siap menindak massa kampanye yang tidak taat terhadap aturan lalu lintas, seperti tidak membawa surat lengkap, tidak memakai helm hingga penggunaan knalpot blombongan.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan pihaknya belum menyusun jadwal kampanye rapat terbuka. Menurut dia, jadwal baru disusun setelah ada sinkronisasi jadwal dari KPU Provinsi dan KPU RI. “Kami masih menunggu. Nanti jadwal dari pusat dan provinsi akan dijadikan pedoman dalam penyusunan jadwal kampanye peserta pemilu,” katanya.