Advertisement
Bentrok di Jalan Paris, PDIP & PPP Sampaikan Versi Berbeda
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantul Aryunadi (berbaju batik) menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan penganiyaan anggota PDIP kepada awak media, Senin (25/2/2019). - Harian Jogja - Kiki Luqmanul Hakim
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—PDIP dan PPP menceritakan kerusuhan di Simpang Tembi, Jalan Parangtritis (Paris) Km.8,5, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Mereka menyampaikan versi berbeda berdasarkan sudut pandang masing-masing.
Kerusuhan itu melibatkan anggota Satgas PDIP melawan anggota Laskar Arafat, ormas yang berafiliasi dengan PPP Khittah, partai politik yang mengambil sikap berlawanan dengan PPP Romahurmuzy.
Advertisement
Kericuhan pecah pada Minggu (24/2/2019) siang sekitar pukul 12.30 WIB. Dalam kerusuhan tersebut, delapan sepeda motor dirusak, lima rumah dilempari batu. Menurut versi PDIP, anggota satgas diserang saat sedang nongkrong di Simpang Tembi. Sementara, menurut PPP, rombongan Laskar Arafat justru diadang saat melintas untuk pulang ke arah Jejeran setelah mengikuti kegiatan di Dlingo.
Ketua Laskar Arafat Edi Haryanto atau akrab disapa Yanto Gombloh mengatakan rombongan Laskar Arafat yang melintasi Simpang Tembi justeru diadang dan dilempari batu. Bahkan, kata dia, ada pengadang yang membawa pedang.
“Dari [kelompok] sana ada pelemparan,” kata dia kepada wartawan.
Ia juga menampik soal keterangan adanya penodongan airshoft gun maupun pistol. Menurut dia, di lokasi kejadian banyak polisi sehingga penodongan semestinya bisa dihalau. Dia juga menanggapi langkah DPC PDIP yang melaporkan keributan ini ke polisi.
“Kalau dari sana melaporkan, dari kami juga melaporkan ada korban,” ujar dia.
Ketua DPC PDIP Bantul Aryunadi mengatakan kader PDIP dari Laskar Babat saat kejadian memang sedang berkumpul di sekitar Simpang Tembi. Mereka, kata dia, berencana silaturahmi ke kantor DPC PDIP. “Tiba-tiba ada rombongan seratusan orang menyerang,” kata dia.
Tidak hanya diserang, menurut Aryunadi, kadernya juga ditodong airshoft gun dan beberapa motor dirusak. PDIP kemudian ke polisi dan berharap penegak hukum mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
Advertisement
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Tak Daftarkan Gugatan MK hingga Batas Akhir
Polisi Berdalih Server Judi Online Berada di Luar Negeri
Pengakuan Kebaya dan Jalinan Erat Asia Tenggara
Catat! Ini Daftar UMP Seluruh Indonesia, Jawa Tengah Paling Rendah
PDIP Tuding Adanya Kecurangan TSM di Pilkada Jateng dan Jatim
Advertisement
Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
Advertisement
Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
Berita Pilihan
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- Resmikan Jalan Layang Madukoro Semarang, Prabowo Harap Dapat Meningkatkan Ekonomi di Jateng
- Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kejagung Periksa Pejabat Kemendag
- Kronologi Dugaan Bayi Tertukar dalam Kondisi Meninggal Dunia di Rumah Sakit Jakarta
- Kasus Korupsi Timah, Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara
Advertisement
Empat Peserta Tidak Lolos Seleksi Calon PPPK Gunungkidul, Ini Penyebabnya
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Ungkap Masalah Asmara sebagai Motif Penculikan di Antapani Bandung
- Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
- Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
- Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
- Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
Advertisement
Advertisement
