Advertisement
Tjahjo Kumolo: Kemendagri Telah Melakukan Tugasnya dengan Baik

Advertisement
Hariannjogja.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo menyampaikan peran Kemendagri dalam membantu permasalahan pemberian izin investasi proyek Meikarta sudah baik dan sesuai prosedur serta kewenangan Kemendagri.
Menurutnya pemberian izin investasi proyek Meikarta sudah baik dan sesuai prosedur serta kewenangan yang diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kemendagri bertindak sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Advertisement
Aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni memastikan bekerjanya sistem pemerintahan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan oleh Pemda.
“Kemendagri telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan UU. Memberikan fasilitasi berupa mediasi adalah salah satu langkah yang kami tempuh”, kata Tjahjo di Kantor KPK Jakarta, Jumat (25/1/2019).
Tjahjo menegaskan, Kemendagri tidak ada kewenangan apapun dalam menerbitkan perizinan investasi proyek Meikarta. Menurutnya, langkah menelepon Bupati Bekasi Neneng adalah respon atas hasil pelaksanaan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Otda dengan baik.
Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa pemberian izin investasi proyek Meikarta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Sebagai salah satu kewajiban seorang Menteri adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu berjalan baik, Kemendagri harus memastikan bahwa pemberian izin di daerah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, kepastian hukum bagi pelaku usaha harus dijamin oleh pemda sesuai aturan yg berlaku”, tambahnya.
Lebih lanjut Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyampaikan, Mendagri berkomunikasi dengan Kepala Daerah di seluruh Indonesia hampir setiap hari. Hal ini merupakan bentuk pembinaan Mendagri dan bertujuan mendapatkan informasi yang akurat dan obyektif terhadap berbagai masalah yg muncul dalam penyelenggaraan daerah.
“Terlebih lagi jika sebuah masalah sudah menjadi perhatian publik secara nasional seperti kasus pelayanan perizinan Meikarta saat itu,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement