Advertisement
Akui Berkomunikasi dengan Bupati Neneng soal Perizinan Meikarta, Begini Arahan Mendagri Tjahjo Kumolo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta, Jumat (25/1/2019).
Tjahjo mengakui pernah memerintahkan atau mengarahkan Bupati non-aktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin untuk mempercepat pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Tapi, harus tetap seusai dengan aturan yang berlaku.
Dijelaskan Tjahjo, awalnya ia menelepon Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono saat sedang rapat bersama dengan Bupati Neneng untuk membahas izin proyek Meikarta. Tjahjo menghubungi Soni untuk memastikan hasil rapat tersebut.
Kata Tjahjo, hasil rapat memutuskan bahwa rekomendasi izin proyek Meikarta dikeluarkan oleh Bupati Bekasi atas rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Kemudian, Tjahjo meminta kepada Soni agar telfonnya diberikan kepada Neneng untuk mengetahui secara langsung hasil rapat.
"Mana Bu Nenengnya, saya mau bicara. Ya sudah kalau sudah beres semua, segera bisa diproses sesuai aturan. Dijawab [Neneng] baik pak sesuai aturan. Ya sudah itu saja," ungkap Tjahjo menirukan percakapan dengan Neneng melalui telefon genggam Soni Sumarsono.
Hal tersebut diakui Tjahjo usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).
Menurut Tjahjo, arahan untuk mempercepat proses perizinan Meikarta karena tugasnya sebagai Mendagri. "Ya [memberikan arahan] itu kan tugas saya sebagai Mendagri," terangnya.
Sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin menyeret nama Tjahjo Kumolo dalam persidangan perkara suap proyek Meikarta. Neneng menyebut bahwa Tjahjo sempat meminta bantuannya untuk mengurus percepatan izin proyek pembangunan Meikarta.
KPK sendiri terus mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Dalam pengembangan perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta.
Kejanggalan perubahan aturan tata ruang tersebut terungkap atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat. Dimana, proyek Meikarta seharusnya hanya mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.
Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Sebanyak sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK. Di antaranya, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
- Sempat ke Ngawi, Penipu 2 Katering untuk Masjid Syeikh Zayed Solo Ditangkap
- Terseret Ombak di Pantai Damas Trenggalek, Satu Bocah Meninggal, Dua Selamat
- Rumah Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Jakarta Barat Digeledah Kejaksaan Agung
- Panitia Pastikan Pemilihan Rektor UNS Solo Tidak Kisruh Seperti Sebelumnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Catat! Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Lokasi Wisata Wilayah Bantul
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
- Tok! MK Bacakan Putusan Hasil Sengketa Pilpres pada Senin 22 April Mendatang
- Ingin Kawal Demokrasi, Barikade 98 Mengajukan Diri Jadi Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres
- Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
- Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
Advertisement
Advertisement