Advertisement
GP Ansor Laporkan ASN Pro Khilafah saat Bertemu Jokowi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas - Bisnis/Yodie Hardiyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--- Pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama melaporkan tentang perkembangan situasi terkini pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Dalam pertemuan itu, pengurus GP Ansor membahas sejumlah hal dengan Kepala Negara, salah satunya mengenai aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat BUMN yang diduga mendukung ide negara khilafah.
Advertisement
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Presiden senang dengan masukan yang diberikan oleh organisasinya.
"Karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik ke Presiden," kata pria yang kerap disapa Gus Yaqut kepada jurnalis di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menemui Kepala Negara.
Menurutnya, banyak ASN dan pejabat BUMN yang diduga merupakan bagian dari kelompok pengusung khilafah yang menginginkan adanya bentuk negara lain daripada yang telah diterapkan Indonesia pada saat ini. GP Ansor meminta Presiden menindak para pendukung khilafah tersebut.
Kendati demikian, Yaqut menyatakan pihaknya memahami pemerintah masih terbentur dengan undang-undang yang tidak mengatur soal memecat atau memutasi ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah tersebut.
"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Yaqut.
Selain soal khilafah, GP Ansor juga melapor mengenai kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai "radikal" yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini, ujar Yaqut, mendukung ide-ide khilafah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
