Advertisement
GP Ansor Laporkan ASN Pro Khilafah saat Bertemu Jokowi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas - Bisnis/Yodie Hardiyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--- Pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama melaporkan tentang perkembangan situasi terkini pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Dalam pertemuan itu, pengurus GP Ansor membahas sejumlah hal dengan Kepala Negara, salah satunya mengenai aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat BUMN yang diduga mendukung ide negara khilafah.
Advertisement
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Presiden senang dengan masukan yang diberikan oleh organisasinya.
"Karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik ke Presiden," kata pria yang kerap disapa Gus Yaqut kepada jurnalis di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menemui Kepala Negara.
Menurutnya, banyak ASN dan pejabat BUMN yang diduga merupakan bagian dari kelompok pengusung khilafah yang menginginkan adanya bentuk negara lain daripada yang telah diterapkan Indonesia pada saat ini. GP Ansor meminta Presiden menindak para pendukung khilafah tersebut.
Kendati demikian, Yaqut menyatakan pihaknya memahami pemerintah masih terbentur dengan undang-undang yang tidak mengatur soal memecat atau memutasi ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah tersebut.
"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Yaqut.
Selain soal khilafah, GP Ansor juga melapor mengenai kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai "radikal" yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini, ujar Yaqut, mendukung ide-ide khilafah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
