Advertisement
GP Ansor Laporkan ASN Pro Khilafah saat Bertemu Jokowi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas - Bisnis/Yodie Hardiyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--- Pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama melaporkan tentang perkembangan situasi terkini pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Dalam pertemuan itu, pengurus GP Ansor membahas sejumlah hal dengan Kepala Negara, salah satunya mengenai aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat BUMN yang diduga mendukung ide negara khilafah.
Advertisement
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Presiden senang dengan masukan yang diberikan oleh organisasinya.
"Karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik ke Presiden," kata pria yang kerap disapa Gus Yaqut kepada jurnalis di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menemui Kepala Negara.
BACA JUGA
Menurutnya, banyak ASN dan pejabat BUMN yang diduga merupakan bagian dari kelompok pengusung khilafah yang menginginkan adanya bentuk negara lain daripada yang telah diterapkan Indonesia pada saat ini. GP Ansor meminta Presiden menindak para pendukung khilafah tersebut.
Kendati demikian, Yaqut menyatakan pihaknya memahami pemerintah masih terbentur dengan undang-undang yang tidak mengatur soal memecat atau memutasi ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah tersebut.
"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Yaqut.
Selain soal khilafah, GP Ansor juga melapor mengenai kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai "radikal" yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini, ujar Yaqut, mendukung ide-ide khilafah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenhut Tegaskan Tak Ada Penggeledahan oleh Kejagung
Operasi AS di Venezuela: 75 Orang Tewas Saat Tangkap Maduro
Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor
Pengamat UGM: Ketegangan AS-Venezuela Tak Berdampak ke RI
Advertisement
Menko Yusril: Kritik Boleh, Hinaan Bisa Dipidana di KUHP Baru
Kemendagri Tekankan Pemulihan Aceh Harus Cepat Jelang Ramadan
Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Atas Saluran Jalan Gajah Raya
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
Advertisement
MKMK: Penegakan Etik Hakim Harus Datang dari Diri Sendiri
Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari
Mentan Copot 192 Pejabat, 2.300 Izin Distributor Pupuk Dicabut
Mudik Gratis Jateng 2026 Siapkan 349 Bus dan 20 Kereta Api
Kasus Teror DJ Donny, Polda Metro Masih Analisis CCTV
Advertisement
Cerai Dikabulkan, Hak Asuh Anak Ridwan Kamil ke Atalia
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Sleman Luncurkan e-Kalurahan, Awasi Transaksi Desa
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bantul Tekankan Disiplin Anggaran Kalurahan di 2026
- 10 Gerai KDMP Kulonprogo Dibangun, Didampingi BA dari Pusat
- MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
- Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
- Anggaran JKN PBI Bantul 2026 Naik Jadi Rp60 Miliar
- PSS Kalah dari Kendal, Ansyari Kritik Kepemimpinan Wasit
- Relokasi Pedagang Pantai Sepanjang Tanpa Perpanjangan Waktu
Advertisement
Advertisement
