Advertisement
GP Ansor Laporkan ASN Pro Khilafah saat Bertemu Jokowi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas - Bisnis/Yodie Hardiyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--- Pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama melaporkan tentang perkembangan situasi terkini pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Dalam pertemuan itu, pengurus GP Ansor membahas sejumlah hal dengan Kepala Negara, salah satunya mengenai aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat BUMN yang diduga mendukung ide negara khilafah.
Advertisement
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Presiden senang dengan masukan yang diberikan oleh organisasinya.
"Karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik ke Presiden," kata pria yang kerap disapa Gus Yaqut kepada jurnalis di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menemui Kepala Negara.
Menurutnya, banyak ASN dan pejabat BUMN yang diduga merupakan bagian dari kelompok pengusung khilafah yang menginginkan adanya bentuk negara lain daripada yang telah diterapkan Indonesia pada saat ini. GP Ansor meminta Presiden menindak para pendukung khilafah tersebut.
Kendati demikian, Yaqut menyatakan pihaknya memahami pemerintah masih terbentur dengan undang-undang yang tidak mengatur soal memecat atau memutasi ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah tersebut.
"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Yaqut.
Selain soal khilafah, GP Ansor juga melapor mengenai kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai "radikal" yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini, ujar Yaqut, mendukung ide-ide khilafah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Advertisement
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Berita Pilihan
Advertisement
Juara Nasional dan Internasional, 828 Pelajar DIY Diberi Penghargaan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Advertisement
Advertisement
