KKP Data Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terdampak Tsunami Selat Sunda

Harianjogja.com, JAKARTA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata berbagai hal yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dari para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di daerah terdampak bencana tsunami yang melanda kawasan Selat Sunda.

"Di daerah Lampung ini misalnya, banyak perahu-perahu yang rusak. Teman-teman DJPT (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) akan mencoba bergerak untuk membuka bengkel kapal mobile, sehingga bisa membantu memperbaiki kapal-kapal dan perahu-perahu yang ada untuk bisa melaut kembali," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina dalam rilis yang diterima, Jumat (28/12/2018).

Kemudian, lanjut Rina, pihaknya juga melihat apa yang bisa dibantu oleh DJPB (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya) terhadap pembudidaya-pembudidaya yang "hatchery"-nya rusak di sekitar Lampung.

Di sisi lain, ujar dia, akan ada bantuan-bantuan juga dari PDS (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan), ikan segar, ikan kaleng, untuk membantu masyarakat setempat guna mendapatkan konsumsi yang layak dan kualitasnya bagus dari KKP.

Tindakan ini menyusul besarnya dampak tsunami terhadap warga khususnya nelayan yang tinggal di sekitar Selat Sunda. Desa Way Muli, Lampung Selatan misalnya. Desa yang ditinggali 55 kepala keluarga (KK) tersebut ikut terkena dampak tsunami yang melanda.

Dua warga menjadi korban meninggal dunia, sementara itu sebagian besar tempat tinggal warga rusak. Perahu dayung maupun perahu mesin dan jaring yang selama ini menjadi tumpuan mata pencaharian mereka juga rusak dan hanyut terbawa tsunami.

Tak hanya itu, Instalasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Way Muli mengalami kerusakan pada bangunan dan fasilitasnya terhantam gelombang tsunami.

Di daerah ini, KKP telah menyalurkan bantuan logistik berupa bahan makanan, obat-obatan, pakaian, selimut, dan perlengkapan bayi seperti diapers yang diserahkan langsung kepada Ketua RT setempat, tokoh masyarakat, dan warga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar juga turut dalam pemantauan langsung daerah terkena dampak bencana.

Zulficar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung dampak tsunami terhadap kawasan-kawasan pemukiman dan pesisir, dampak terhadap nelayan dan masyarakat terdampak, serta menakar tingkat keparahannya untuk dapat dilakukan upaya antisipasi secara efektif.

"Selama perjalanan kita melihat di beberapa titik banyak rumah, pemukiman yang mengalami kerusakan, ratusan perahu rusak atau karam, puluhan hatchery (pusat pembenihan) yang hancur , juga banyak Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang juga rusak, sehingga ini juga menjadi konsen kita semua," tutur Zulficar di sela-sela kunjungannya ke Lampung, Selasa (25/12/2018).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka posko tanggap dampak tsunami Selat Sunda di dua area, yaitu di Banten dan di Lampung.

Di Banten, Posko Koordinasi dan Depo Bantuan beralamat di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Jalan Raya Carita, Umbul Tanjung, Cinangka, Serang.

Sementara itu, di Lampung, terdapat tiga posko yaitu posko transit port to port di Pelabuhan Bakauheni, posko lapangan di Desa Way Muli, Lampung Selatan dan posko Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara