FEATURE: Mereka Merangkul Kaum Marginal lewat Kader Pintar

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah warga berjuang untuk memenuhi hak-hak dasar yang diabaikan akibat diskriminasi. Mereka aktif dalam kegiatan persamaan hak. Berikut laporan wartawan Harianjogja.com Yogi Anugrah.

Pagi di bulan Agustus 1970 terus diingat Sanusi. Dia sedang bekerja di Angkatan Udara (AU) Adi Soemarmo, Solo. Tiba-tiba Sanusi dipanggil dan diperiksa Polisi AU.

Lima tahun sebelumnya, sejumlah jenderal dibunuh dan PKI dituding menjadi dalang gerakan yang akan mengubah Pancasila. Setelahnya, terjadi perburuan dan pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI, mereka yang terafiliasi dengan partai tersebut, serta orang-orang yang dituding terlibat dengan partai tersebut. Sanusi ikut terseret, meski dia tak pernah diadili untuk menunjukkan apa kesalahannya.

“Saya tahu salah satu asas hukum itu adalah praduga tak bersalah, tetapi saat itu dibalik jadi praduga bersalah,” kata dia, awal bulan lalu.

Sanusi ditahan di Markas Polisi AU selama dua tahun, kemudian dipindah ke penjara di Jl Slamet Riyadi Solo. Dua tahun kemudian, ia dipindah lagi ke Nusakambangan.

Empat tahun di Nusakambangan, Sanusi hanya bisa pasrah saat menjalani pemeriksaan kesehatan untuk tahanan yang akan dipindahkan ke Pulau Buru.

“Kalau dipindah ya sudah, teapi ternyata yang dipindahkan adalah yang usianya sudah tua,” kata dia.

Tiada hari dilewati Sanusi di kurungan tanpa penyiksaan. “Jari kaki saya ditaruh di kaki meja, lalu mejanya diduduki ramai-ramai, sampai sekarang, saya kalau membayangkannya ngeri,” kata dia.

Juli 1977, Sanusi bebas, ia kembali ke anak dan istri yang ditinggalkannya selama delapan tahun. Namun, ia hanya lepas dari kerangkeng penjara, ia masih terkurung oleh stigma masyarakat terhadap ia dan keluarganya. Statusnya sebagai eks tahapan politik (tapol) meminggirkannya dari pergaulan sehari-hari. Ia merasa kehilangan hak sebagai warga negara.

“Bahkan untuk bekerja saja saya sulit, karena tidak ada yang mau menerima eks tapol.”

Dalam kebingungan, ia bergabung di Sekretariat Bersama (Sekber) 65 Solo. Sekber 65 mendampingi ribuan orang eks tapol di delapan daerah di Jawa Tengah. Mereka tersebar di Solo, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Purbalingga, Cilacap, Banyumas dan Magelang.

Sanusi masih aktif hingga sekarang saat usianya menginjak 77 tahun. Salah satu upaya yang diperjuangkan Sekber 65 adalah membangun rekonsiliasi dan mengajak eks tapol agar lebih paham hak-hak mereka sebagai warga negara.

“Saya punya mimpi yang sampai saat ini saya perjuangkan bersama teman-teman di Sekber 65, dengan adanya rekonsiliasi, saya dan teman-teman eks tapol bisa hidup berdampingan dan diterima dimasyarakat,” kata dia.

Program Peduli

Sekber 65 bisa bergerak leluasa karena bergabung dalam Program Peduli. Ini adalah program yang diprakarsai pemerintah dan bekerja sama dengan Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk merangkul enam kelompok sosial yang selama ini dipinggirkan karena keadaan: masyarakat adat dan terpencil yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam; penganut agama dan kepercayaan yang selama ini mengalami diskriminasi, kekerasan dan intoleransi; anak dan remaja yang menjadi korban ekploitasi seksual, anak buruh migran, anak atau remaja yang menjalani masa pidana; penyandang disabilitas; korban pelanggaran HAM masa lalu; dan kelompok waria.

Sekber 65 menggelar pertemuan bulanan untuk merawat semangat Sanusi dan teman-temannya sesama eks tapol. Lewat Program, Sanusi bisa memperoleh akses kesehatan lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menjadi titik balik bagi mereka. Mereka merasa diakui oleh negara.

Rabu (7/11) malam di Gedung Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri, Universitas Gajah Mada, ratusan orang dari kelompok marjinal bergembira di Malam Selebrasi Temu Pintar 2018 itu. Pintar adalah akronim Pandu Inklusi Nusantara, sebutan untuk kader-kader Program Peduli.

“Selama dua tahun terakhir, Program Peduli sudah memfasilitasi 19.245 orang dari enam kelompok tersebut untuk mendapatkan identitas legal yang selama ini sulit sekali untuk mereka dapatkan,” kata Sheila Kartika, Communication Officer Program Peduli,

Program peduli juga berhasil membuat 11.022 orang menerima bantuan sosial untuk mengurangi beban hidup mereka, serta melibatkan 200.000 orang telah dalam kegiatan kemasyarakatan yang merangkul kelompok marjinal.

Kader Pintar, salah satunya Sanusi, menjadi jangkar penting.  “Yang bekerja untuk kelompok masyarakat, adalah masyarakat sendiri, kalau hanya mengandalkan kekuasaan, belum tentu sempat memikirkan kelompok marjinal. Kader Pintas menjadi ujung-tombak dalam membuka akses kelompok termarginalkan. Hingga pertengahan 2018, sudah ada 5.000 kader Pintar yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News