Rekrutmen CPNS November 2026, Pemerintah Siapkan 150.000 Formasi
Pemerintah menyiapkan sekitar 150.000 formasi CPNS 2026. Pengumuman ditargetkan November dengan prioritas sejumlah program pemerintah.
Bahar bin Smith. / Ist- YouTube
Harianjogja.com, PALEMBANG- Pengusutan kasus dugaan ujaran kebencian pentolan FPI Habib Bahar bin Smith terhadap Presiden Jokowi terus dilakukan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, turut memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.
Kasus tersebut ditangani langsung oleh Mabes Polri. Namun, karena ujaran kebencian itu dilakukan Habib Bahar bin Smith saat berceramah di Sumsel tahun 2017, maka saksi-saksi diperiksa Bareskrim Polri di polda setempat.
Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara menegaskan, sejumlah saksi itu diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri di Mapolda Sumsel beberapa hari lalu.
"Saksi dari masyarakat dan petugas pengamanan yang diduga berada di lokasi ceramah, sudah kami mintakan keterangan," kata Zulkarnain Adinegara, Senin (3/12/2018)
Meski demikian, Zulkarnain tidak mengetahui lokasi ceramah Habib Bahar bin Smith pada Januari 2017 di Palembang, mengingat kala itu dirinya masih bertugas sebagai Kapolda di Riau.
Zulkarnain mengatakan, Mabes Polri bersama Ditkrimum Polda Sumsel sempat menggeledah lokasi ceramah Habib Bahar Smith untuk mencari bukti dan tambahan rekaman.
Terkait penggeledahan rumah Habib Bahar Smith di Palembang yang sempat disebut-sebut, Kapolda mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
"Apa ada rumahnya di sini [Palembang]? Setahu saya dia itu hanya ceramah saja di Sumsel, tapi tak punya rumah di sini," jelas Zulkarnain.
Untuk diketahui, Habib Bahar bin Smith dilaporkan sejumlah organisasi kepada Bareskrim Polri atas dugaan menyebar ujaran kebencian. Sebab, dalam satu ceramahnya, Habib Bahar bin Smith menyebut Jokowi banci dan menyerukan membuka celana sang presiden, agar mengetahui Jokowi haid atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemerintah menyiapkan sekitar 150.000 formasi CPNS 2026. Pengumuman ditargetkan November dengan prioritas sejumlah program pemerintah.
Pemerintah menargetkan 7,54 juta pekerja formal menerima insentif PPh 21 DTP pada 2027 untuk karyawan bergaji hingga Rp10 juta.
Pemkot Jogja mengusulkan Rp5 miliar dalam APBD 2027 untuk persiapan pembangunan PSEL Piyungan bersama Sleman dan Bantul.
Nusron Wahid mencabut HGU 11 perusahaan terkait karhutla. Sanksi dibagi dalam lima klaster pelanggaran di tiga provinsi.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengaku pemerintah telah mengantisipasi demonstrasi 10 November dan meminta massa tetap kondusif.
Dua pendaki diduga mendaki ilegal Gunung Semeru melalui jalur Ayeg-Ayeg. Motor sewaan ditemukan warga, pencarian diperluas.