Advertisement
YLKI : Pejabatnya Banyak Pensiunan TNI dan Kemenhub, Pengawasan ke Lion Air Lemah
Lion Air Boeing 737 MAX 8 - Ist/Lion Air
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pengawasan terhadap maskapai Lion Air dinilai lemah sehingga memicu kecelakaan jatuhnya pesawat tersebut di perairan Karawang, jawa Barat.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan jabatan struktural di Lion Air banyak diisi pensiunan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan TNI. Menurut dia, kondisi itulah yang membuat Lion Air kini tak tegas mendapat pengawasan dari Kemenhub.
Advertisement
Tulus menilai bahwa mereka akan terjebak ke dalam konflik kepentingan antara junior dan senior jika terlalu tegas mengawasi.
"Karena kalau senior-seniornya masuk duduk di situ mana bisa juniornya mengawasi? Mana berani dia mengawasi seniornya?" kata Tulus dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk "Awan Hitam Penerbangan Kita" di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018) seperti dikutip dari Okezone.com.
Lion Air diketahui sebagai maskapai yang sering disorot karena kerap delay atau menunda penerbangan.
Menurutnya pengawasan terhadap maskapai penerbangan dan keselamatan penumpang harus diperketat, salah satunya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti yang dialami Lion Air nomor registrasi PK-LQP.
Pesawat itu jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Oktober 2018, dalam penerbangan dari Tangerang ke Pangkalpinang.
"Ini yang saya kira harus dibongkar fenomena ini agar tidak kemudian terjadi persoalan yang lebih serius. Karena dominasi Lion sudah sangat menggurita, sehingga ini menjadikan yang tidak kompetitif," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi tak mempermasalahkan banyak pensiunan Kemenhub dan TNI menjadi pejabat di perusahaan penerbangan sejauh kinerjanya profesional.
"Yang penting kita evaluasi dari sisi kinerja, baik Lion Air maupun Kemenhub," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Jelaskan Soal Motor Ridwan Kamil yang Disita dan Titip Rawat
Ini Kriteria Sosok yang Cocok Jadi Dubes RI untuk AS Menurut Golkar
Advertisement
Yusril Pastikan Hakim Terlibat Suap Diproses Hukum
Duh, Ulat Buah Ditemukan di Ompreng MBG di SMPN 1 Semarang
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gebu Prima di Medan, Nasabah Diminta Tenang
Keluarga Korban TPPO yang Meninggal di Kamboja Lapor ke Polda Metro Jaya
Advertisement
Kementerian PKP Serahkan Peta Jalan Pembangunan 3 Juta Rumah ke DPR
Harimau Jawa Tidak Mungkin Masih Ada Saat Ini, Begini Penjelasan Ahli
Berlaku 19 April 2025, Segini Tarif Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan
Terkait Kasus Suap CPO, Istri Hakim Agam Syarif Diperiksa Kejaksaan Agung
Advertisement
Berita Pilihan
- KPK Jelaskan Soal Motor Ridwan Kamil yang Disita dan Titip Rawat
- Berlaku 19 April 2025, Segini Tarif Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan
- Perayaan Tri Hari Suci Paskah, Gereja Katedral Jakarta Ajak Umat Tingkatkan Kepedulian
- Pemilik Paspor Israel Dilarang Masuk Maldives
- Presiden Perintahkan Menteri Keuangan Siapkan Anggaran Sekolah Rakyat
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 18 April 2025, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Korupsi Danah Hibah Provinsi Jawa Timur, Dokumen untuk PON Papua 2021 Ikut Disita KPK
- Soal Kasus BJB, Bahlil Serahkan Ridwan Kamil ke Proses Hukum Selanjutnya
- Pemerintah Indonesia Membidik Peluang Penempatan Pekerja Migran di Slovakia
- Malaysia Pepet China di Tengah Keguncangan Geopolitik Dunia
- Pemilik Paspor Israel Dilarang Masuk Maldives
- Soal Gencatan Senjata Hamas-Israel, Ini Kata Koalisi Faksi Palestina
- KPK Geledah Rumah La Nyalla, Pengamat: Jangan Timbulkan Persepsi Politisasi
Advertisement
Advertisement
