Advertisement
YLKI : Pejabatnya Banyak Pensiunan TNI dan Kemenhub, Pengawasan ke Lion Air Lemah
Lion Air Boeing 737 MAX 8 - Ist/Lion Air
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pengawasan terhadap maskapai Lion Air dinilai lemah sehingga memicu kecelakaan jatuhnya pesawat tersebut di perairan Karawang, jawa Barat.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan jabatan struktural di Lion Air banyak diisi pensiunan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan TNI. Menurut dia, kondisi itulah yang membuat Lion Air kini tak tegas mendapat pengawasan dari Kemenhub.
Advertisement
Tulus menilai bahwa mereka akan terjebak ke dalam konflik kepentingan antara junior dan senior jika terlalu tegas mengawasi.
"Karena kalau senior-seniornya masuk duduk di situ mana bisa juniornya mengawasi? Mana berani dia mengawasi seniornya?" kata Tulus dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk "Awan Hitam Penerbangan Kita" di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018) seperti dikutip dari Okezone.com.
Lion Air diketahui sebagai maskapai yang sering disorot karena kerap delay atau menunda penerbangan.
Menurutnya pengawasan terhadap maskapai penerbangan dan keselamatan penumpang harus diperketat, salah satunya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti yang dialami Lion Air nomor registrasi PK-LQP.
Pesawat itu jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Oktober 2018, dalam penerbangan dari Tangerang ke Pangkalpinang.
"Ini yang saya kira harus dibongkar fenomena ini agar tidak kemudian terjadi persoalan yang lebih serius. Karena dominasi Lion sudah sangat menggurita, sehingga ini menjadikan yang tidak kompetitif," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi tak mempermasalahkan banyak pensiunan Kemenhub dan TNI menjadi pejabat di perusahaan penerbangan sejauh kinerjanya profesional.
"Yang penting kita evaluasi dari sisi kinerja, baik Lion Air maupun Kemenhub," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Advertisement
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Masuki Musim Tanam Palawija Saat Kemarau Basah, Petani Kulonprogo Siapkan Parit
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Duta Besar Berlangsung Tertutup hingga Besok
- Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Berbuntut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
- Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
- Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
- Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
- Keberangkatan 29 Calon Pekerja Migran Ilegal Hendak ke Timur Tengah Digagalkan di Bandara Kertajati
- Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Advertisement
Advertisement
