YLKI : Pejabatnya Banyak Pensiunan TNI dan Kemenhub, Pengawasan ke Lion Air Lemah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pengawasan terhadap maskapai Lion Air dinilai lemah sehingga memicu kecelakaan jatuhnya pesawat tersebut di perairan Karawang, jawa Barat.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan jabatan struktural di Lion Air banyak diisi pensiunan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan TNI. Menurut dia, kondisi itulah yang membuat Lion Air kini tak tegas mendapat pengawasan dari Kemenhub.
Advertisement
Tulus menilai bahwa mereka akan terjebak ke dalam konflik kepentingan antara junior dan senior jika terlalu tegas mengawasi.
"Karena kalau senior-seniornya masuk duduk di situ mana bisa juniornya mengawasi? Mana berani dia mengawasi seniornya?" kata Tulus dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk "Awan Hitam Penerbangan Kita" di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018) seperti dikutip dari Okezone.com.
Lion Air diketahui sebagai maskapai yang sering disorot karena kerap delay atau menunda penerbangan.
Menurutnya pengawasan terhadap maskapai penerbangan dan keselamatan penumpang harus diperketat, salah satunya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti yang dialami Lion Air nomor registrasi PK-LQP.
Pesawat itu jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Oktober 2018, dalam penerbangan dari Tangerang ke Pangkalpinang.
"Ini yang saya kira harus dibongkar fenomena ini agar tidak kemudian terjadi persoalan yang lebih serius. Karena dominasi Lion sudah sangat menggurita, sehingga ini menjadikan yang tidak kompetitif," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi tak mempermasalahkan banyak pensiunan Kemenhub dan TNI menjadi pejabat di perusahaan penerbangan sejauh kinerjanya profesional.
"Yang penting kita evaluasi dari sisi kinerja, baik Lion Air maupun Kemenhub," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Inggris Dukung Indonesia Tambah Kapal Tangkap Ikan
- Presiden Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Gaza
- RUU Tax Amnesty Tiba-tiba Masuk Prolegnas, Pengamat: Prioritas Saat Ini Justru RUU Perampasan Aset
- Bareskrim Polri Pulangkan DPO Judi Online Situs W88 dari Filipina
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
Advertisement
Advertisement