Advertisement
Prabowo Dukung Saksi Parpol Dibiayai Negara, Ini Alasannya
Prabowo menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018). - Suara.com/Yosea Arga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Polemik tentang pemberian anggaran pemerintah untuk saksi dari partai politik dalam Pemilu 2019. Calon Presiden Prabowo Subianto sepakat apabila dana saksi ditanggung pemerintah. Menurutnya langkah itu dapat mendukung sistem politik yang selama ini diberatkan oleh dana.
Prabowo menjelaskan bahwa seharusnya sistem politik Indonesia tidak menelan biaya yang tinggi. Hal itu dilandaskan dengan pengetahuannya terhadap negara-negara besar yang sudah meninggalkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menelan biaya tinggi.
"Saya belajar ke Perancis, Inggris, Eropa Barat pemilihan tidak mahal. Untuk jadi anggota parlemen di Inggris paling habis 100 poundsterling. Jadi anggota parlemen,” kata Prabowo di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Menurutnya langkah tersebut sangat baik untuk mengurangi adanya calon legislatif yang terpilih hanya karena mengeluarkan biaya berkampanye yang tinggi. Oleh sebab itu dirinya menyepakati apabila ada alternatif untuk mengurangi ‘ongkos’ politik yang tentunya tidak juga memberatkan negara.
“Jadi bukan calon-calon yang punya duit, tapi yang capable dan disukai rakyat. Yang untuk mengurangi ongkos politik saya dukung,” ujarnya.
Prabowo menyebut pernah mendukung pemilihan kepala desa secara tidak langsung. Hal itu menurutnya dapat mengurangi adanya peluang besar bagi pemilik modal untuk menentukan kepala-kepala daerah.
“Dulu kami mendukung pemilihan kades tidak langsung jadi milih sekali saja begitu dia pilih. Itu namanya demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur,” pungkasnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Advertisement
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Advertisement
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
Advertisement
Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Thailand Berlakukan Larangan Alkohol Nasional Saat Pemilu
- Iwa K Tertawakan Rumor Ayah Kandung Ressa Rizky
- Big Match Liga Inggris, Liverpool vs Man City Penentuan
- HyperOS 3 Android 16 Masuk Tahap Akhir, HP Xiaomi Kebagian Update
- Asam Urat Tinggi? Ini Buah yang Disarankan Dikonsumsi
- Penganiayaan Anak di Sumbergiri Ponjong Berujung Laporan Balik
- Jadwal Bola 8-9 Februari: Timnas U-17 dan Big Match Eropa
Advertisement
Advertisement
