Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump

Harianjogja.com, JAKARTA—Kasus Jeffrey Epstein, pemodal dan penjahat seks asal AS, kembali memicu sorotan global karena keterkaitannya dengan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Donald Trump. Isu ini ternyata memengaruhi manuver politik Trump, mulai dari konfrontasi internasional hingga kebijakan domestik.

Jeffrey Epstein dikenal sebagai pemodal kaya asal Amerika Serikat yang memiliki jaringan dengan tokoh-tokoh sangat berkuasa di dunia. Namun di balik pengaruhnya, ia merupakan penjahat seks anak, pemerkosa berantai, dan pelaku perdagangan manusia.

Penyelidikan awal terhadap Epstein dimulai pada 2005, saat satu keluarga melaporkan pelecehan seksual terhadap putri mereka yang berusia 14 tahun. Laporan itu kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga lain yang mengalami kasus serupa.

Pada 2008, Pengadilan Negeri Florida menjatuhkan hukuman atas Epstein karena kasus pelacuran. Hukuman yang diberikan tergolong ringan, yakni 18 bulan penjara, dan ia tidak menjalani hukuman penuh.

Sepuluh tahun kemudian, FBI kembali membuka penyelidikan pada 2018. Epstein ditahan pada 2019, dan meninggal dunia dalam tahanan yang diduga sebagai bunuh diri pada tahun yang sama. Kematian Epstein memunculkan spekulasi misterius, karena kasus ini menguak jaringan sosialnya yang melibatkan orang-orang berpengaruh, termasuk Donald Trump, presiden Amerika Serikat saat itu.

Selama kampanye Pemilu 2024, Trump berjanji akan merilis arsip-arsip kejahatan Epstein, namun hampir setahun janji itu belum terealisasi. Pada Juli 2025, Wall Street Journal mempublikasikan album ucapan ulang tahun ke-50 Epstein dari sejumlah tokoh dunia, termasuk Trump. Album itu berasal dari tahun 2003, saat Epstein genap berusia 50 tahun.

Trump menggugat Wall Street Journal, tetapi kasus ini justru membuka pintu perhatian publik lebih luas. Pada September 2025, Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR AS merilis album tersebut ke publik, memicu tekanan politik terhadap Trump. Akhirnya, pada November 2025, Trump menandatangani UU Transparansi Arsip Epstein, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung AS untuk merilis dokumen, rekaman, dan arsip terkait Epstein. Dokumen-dokumen tersebut akhirnya dibuka pada Januari 2026, di tengah ketegangan geopolitik terkait Venezuela dan Iran.

Dimensi moral kasus Epstein menjadi sorotan global, bukan hanya karena kasusnya yang menyeramkan, tapi juga dampaknya terhadap kredibilitas tokoh politik. Langkah Trump belakangan ini—menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, memprovokasi Iran, hingga mengklaim Greenland sebagai wilayah AS—dipandang sebagai strategi pengalihan isu, mirip dengan skenario film Wag the Dog (1997), seperti yang dikutip Sidney Morning Herald.

Sejarah memperlihatkan bahwa strategi serupa pernah diterapkan Bill Clinton pada 1998 saat melakukan serangan militer ke Afghanistan dan Sudan untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal Monica Lewinsky. Trump menghadapi dilema serupa karena hubungannya dengan Epstein, predator seks anak, bisa merusak citra moral dan politiknya.

Situasi di Inggris pun turut terimbas. Pemerintahan Perdana Menteri Keir Stammer terguncang karena Peter Mendelson, calon duta besar Inggris di AS, ternyata terlibat dalam penyelidikan Epstein. Meski Mendelson mundur, krisis kepercayaan tetap membayangi pemerintahan Stammer. Di sisi lain, tokoh seperti Bill Clinton dan Bill Gates secara terbuka meminta maaf atas asosiasi mereka dengan Epstein.

Trump mengaku tidak berkomunikasi dengan Epstein sejak 2004, tetapi jejak masa lalu Epstein tetap membayangi, terutama karena jejaring sosialnya yang luas. Untuk itu, Trump mengalihkan perhatian publik dengan isu internasional: pertama menargetkan Maduro di Venezuela dengan dalih imigran gelap dan narkoterorisme, kemudian menyerang isu Greenland, dan terakhir memprovokasi Iran terkait kesepakatan nuklir.

Selain faktor geopolitik, tekanan ekonomi AS yang tidak sesuai target pertumbuhan dan kontroversi aparat keamanan dalam menangani imigran gelap, termasuk kasus tewasnya dua warga oleh ICE, turut memperburuk posisi politik Trump. Namun yang paling membayangi adalah "hantu" kasus Epstein, yang bisa menjadi amunisi lawan politik, terutama menjelang Pemilu Sela 2026.

Demokrat telah menegaskan niat mereka untuk menempuh jalur pemakzulan jika peluang politik memungkinkan. Kasus Epstein bisa menjadi alasan moral dan hukum untuk menekan Trump. Oleh karena itu, strategi pengalihan isu, termasuk konflik di luar negeri dan prakarsa diplomatik, menjadi cara Trump mempertahankan popularitas domestik sekaligus mengalihkan perhatian publik dari kasus Epstein yang memalukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara