Mengapa Bali Perlu Membangun Bandara di Atas Laut?

Harianjogja.com, BULELENG- Sebuah bandara di Bali bakal dibangun di atas laut. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan lokasi bandara yang tak lazim di Indonesia tersebut.  

President Director PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) I Made Mangku mengatakan untuk penentuan lokasi bandara internasional Bali Utara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan yang didasari rekomendasi Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu, hasil uji kelayakan serta aspirasi masyarakat sekitar, dan pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan sosial juga diperhatikan. Dia mengatakan, untuk masalah pembangunan ini terkait dengan perkembangan suatu daerah dan kemajuan daerah.

"Berdasarkan rekomendasi Pemprov Bali disarankan agar bandara Bali Utara dibangun di laut (offshore) atau pinggir pantai. Dengan membangun Bandara Bali Utara di laut, tidak akan mengganggu tanah produktif, juga tidak menggusur pemukiman warga," terangnya, Kamis (5/4/2018).

Pertimbangan lainnya, kenapa lokasinya harus di laut, karena di kawasan Buleleng banyak tempat ibadah, juga situs-situs bersejarah.

Menurutnya, sangat tidak mungkin jika pembangunan bandara dilakukan di darat tidak memperluas area bandara yang dapat mengancam keberadaan tempat ibadah dan situs bersejarah.

Dia menjelaskan, luas bandara Bali Utara yaitu 1.060 hektare dengan dua runway yang dapat dilewati model pesawat Airbus A380 yang memiliki double-deck mewah. "Apa mungkin dibangun di darat," terangnya.

Pihaknya mewanti-wanti agar pembangunan Bandara Bali Utara tidak dijadikan polemik, karena memang kebutuhan. "Jangan sampai rencana pembangunan bandara Bali Utara ini dipolitisir untuk kepentingan Pemilu 2019," ungkapnya.

Dia juga menerangkan, bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal penetapan.lokasi bandara Bali Utara. "Suratnya tertanggal 16 Oktober 2017," jelasnya.

Dalam suratnya itu, Gubernur Bali menjelaskan secara gamblang kenapa lokasi Bandara Bali Utara harus di laut. Dan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk segera menyelesaikan permasalahan penentuan lokasi bandara Bali Utara.

"Kepada kami, Pak Luhut [Menko Bidang Maritim] juga mengatakan, kewenangan penentuan lokasi ada di Kementerian Perhubungan," jelasnya.

Mengenai kekhawatiran jika dibangun di laut nantinya akan amblas, Made Mangku menjelaskan, pihaknya menggunakan teknologi terbaru, Deep Cementhing Metode (DMC).

Sementara Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana (PAS) mengingatkan pembangunan Bandara Bali Utara jangan dipolitisir apalagi sebagai dagangan politik dalam perhelatan Pilgub Bali 2018.

Pasalnya ada pihak yang mengklaim pembangunan bandara hanya atas perjuangannya, bahkan gembar-gembor jauh-jauh hari. "Pembangunan Bandara Buleleng, jangan diplintir untuk isu politik, tapi mari membangun Buleleng untuk kemajuan masyarakat. Mari membangun Buleleng secara bersama-sama," katanya.

Dia mengatakan, selama ini ada pihak tertentu yang mengklaim bahwa pembangunan Buleleng sebagai prakarsa serta perjuangannya.

"Sekali lagi jangan dipolitisir hanya untuk kepentingan politik. Padahal seperti Pak Koster yang sungguh-sungguh berjuang di Pusat untuk pembangunan Buleleng hanya diam tidak ngomong apa-apa. Karena beliau kerja dulu, baru ngomong. Beda dengan yang lain,"terangnya.

Selain itu dia pula menyesalkan sikap pihak tertentu yang menjadi Pilgub Bali sebagai ajang permusuhan pendukung antarcalon. "Jangan jadikan politik sebagai ajang menciptakan permusuhan. Tapi jadikan sebuah upaya untuk membangun masyarakat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Okezone