MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Bahar bin Smith. / Ist- YouTube
Harianjogja.com, BANDUNG - Salah satu pentolan FPI Habib Bahar bin Smith enggan menanggapi adanya petisi yang menginginkan organisasinya bubar.
Ramai di media sosial soal petisi stop perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Seperti di media sosial Facebook beredar petisi yang mendesak pemerintah membubarkan FPI karena dianggap sering melakukan tindakan represif dan provokatif.
Petisi itu telah ditandatangani ratusan ribu netizen secara daring. Terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith mengaku tak banyak tahu soal petisi itu.
"Saya tidak bisa komentar. Saya tidak tahu. Saya kan di dalam (sel tahanan Mapolda Jabar)," ujar Bahar setelah menjalani sidang di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram, Kamis (9/5/2019).
Setelah itu, Bahar meninggalkan ruang sidang di bawah kawalan ketat polisi tanpa memberi pernyataan apapun.
Diketahui, Habib Bahar bin Smith merupakan salah satu pengurus FPI. Sebagai keturunan nabi, eksistensi Bahar di FPI cukup disegani dan dihormati. Setiap ucapan dan tindakannya diikuti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
PSS Sleman menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Simak jadwal, klasemen, head to head, dan prediksi pemain.
Kementerian ESDM menetapkan 42 komoditas mineral kritis sebagai acuan tata kelola tambang dan penguatan pasokan bahan baku industri strategis.
Simak 12 tip aman membeli rumah take over KPR, mulai dari cek sertifikat, sisa cicilan, hingga prosedur resmi pengalihan kredit.
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Sistem pendataan dan pengawasan berbasis barcode menjadi upaya mencegah bantuan diperjualbelikan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain.