Kapolri Suyudi Perintahkan Penindakan Calo dan Pungli di Kawasan Industri

Harianjogja.com, JAKARTA—Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan jajarannya menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya di kawasan industri. Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri (Kabareskrim) dan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda).

Suyudi menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku yang meresahkan masyarakat pencari kerja. Ia menyampaikan perintah tersebut saat memberikan keterangan di Bandung, sebagaimana dikutip Kamis (12/11/2026).

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja," ujar Suyudi.

Ia meminta seluruh anggota Polri tidak ragu memberantas praktik ilegal yang mengganggu proses perekrutan tenaga kerja. Menurutnya, modus percaloan kini ditemukan di sekitar kawasan industri dan disinyalir juga melibatkan oknum internal perusahaan.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," imbuhnya.

Praktik percaloan dan pungli tersebut dinilai tidak hanya membebani kondisi ekonomi pencari kerja, tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi serta kepastian hukum di daerah.

Polri Siapkan Call Center 110 dan Bhabinkamtibmas

Untuk mendukung pemberantasan praktik tersebut, Polri membuka saluran pengaduan masyarakat melalui layanan bebas pulsa Call Center 110.

Polri juga menyiapkan jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memperketat pengawasan melalui sistem pengamanan internal masing-masing.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas pengawasan terhadap praktik percaloan, baik yang bearoperasi di luar kawasan industri maupun yang diduga melibatkan pihak internal perusahaan.

Program Poliran untuk Bantu Pencari Kerja

Selain memerintahkan penindakan hukum, Suyudi meluncurkan program polisi peduli pengangguran (Poliran). Program ini disiapkan sebagai wadah fasilitasi dan kolaborasi antara pencari kerja dengan pihak yang menyediakan penyaluran tenaga kerja.

Suyudi menegaskan Poliran bukan program untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, ataupun asosiasi dunia usaha. Peran kepolisian dalam program tersebut adalah membantu mempertemukan pencari kerja dengan penyedia layanan penyaluran tenaga kerja yang bebas dari pungutan ilegal.

"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," pungkasnya.

Melalui program tersebut, Polri ingin memastikan proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja berlangsung tanpa praktik percaloan dan pungutan liar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.