Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan

Harianjogja.com, JAKARTA—Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan ilegal terhadap sejumlah target, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. Dugaan tersebut diungkap Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Suyudi, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Instruksi tersebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri AS.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya.

Selain diduga memberikan instruksi, LSP disebut menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Empat Jenderal Polri Diduga Memiliki Peran Berbeda

Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik. Selain LSP, tiga tersangka lainnya adalah AS, EH, dan SU.

Kapolri memerinci dugaan keterlibatan masing-masing tersangka berdasarkan jabatan dan perannya dalam rangkaian kegiatan penyadapan.

Tersangka SU, yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri. Dalam posisi tersebut, SU disebut memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.

SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon kepada LSP. Laporan yang disampaikan berupa laporan harian dan laporan analisis.

Sementara itu, EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP.

EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

Adapun AS menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026. Dia diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan surveillance.

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.

Ancaman Hukuman Penyadapan Ilegal hingga 10 Tahun Penjara

Atas dugaan perbuatan para tersangka, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Suyudi menjelaskan terdapat tiga kelompok dugaan tindak pidana yang menjadi dasar penerapan pasal.

Pertama, dugaan penyadapan dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, dugaan penghilangan data elektronik dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman pidananya paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain ketiga ketentuan tersebut, penyidik turut mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini berkaitan dengan dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Meski sejumlah pasal telah diterapkan, Suyudi menegaskan proses hukum tetap harus mengacu pada pemenuhan unsur tindak pidana dan pembuktian yang sah.

“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Suyudi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara