Kapolri Beberkan Peran Listyo Sigit Cs dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA— Dugaan penyadapan ilegal dalam kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri ternyata disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap sasaran penyadapan diduga mencakup internal Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan.

Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Dalam rapat itu, Kapolri memaparkan hasil penyidikan mengenai sasaran serta dugaan peran empat tersangka dalam perkara tersebut.

Empat tersangka yang disebut dalam bahan perkara tersebut adalah Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Kapolri merinci.

Kapolri Beberkan Dugaan Peran Empat Tersangka

Suyudi menjelaskan masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan penyadapan. Peran tersebut mulai dari pemberian perintah, persetujuan, hingga penerimaan laporan hasil penyadapan.

Tersangka LSP diduga memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Selain diduga mengarahkan penentuan target, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian juga disebut menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, tersangka SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. SU juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP, baik dalam bentuk laporan harian maupun analisis.

Adapun tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. Persetujuan pelaksanaan penyadapan kemudian diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

Kapolri juga memaparkan dugaan keterlibatan tersangka AH. Tersangka tersebut diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Selain meneruskan perintah, AH disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP. AH juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan sekaligus pembubaran grup WhatsApp.

Polri Selidiki Dugaan Tindak Pidana Makar

Dalam rapat bersama Komisi III DPR tersebut, Suyudi turut mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam perkara itu.

Berdasarkan laporan tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Langkah penyelidikan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, unsur-unsur yang berkaitan dengan dugaan makar masih harus dipastikan melalui proses hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara