Kasus Penyadapan Ilegal Terungkap dari Pembubaran Grup WhatsApp

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembubaran sebuah grup WhatsApp (WA) yang digunakan untuk koordinasi penyadapan menjadi awal terungkapnya dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap LSM, pengusaha, pejabat negara, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan, kecurigaan muncul setelah grup percakapan tersebut dibubarkan. Grup itu diduga menjadi sarana penyampaian perintah penyadapan sekaligus koordinasi penghapusan data hasil penyadapan.

"Selanjutnya pada Oktober 2026, ASN diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Laporan Masuk ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026

Setelah peristiwa pembubaran grup WhatsApp tersebut, pelapor kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri untuk membuat laporan.

Suyudi menjelaskan laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Dia juga memastikan identitas pelapor dalam perkara tersebut dirahasiakan.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menemukan dugaan modus operandi penyadapan ilegal yang berlangsung melalui lima tahapan. Rangkaian tersebut dimulai dari perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, hingga penghapusan data.

Polisi Temukan Dugaan Penyimpangan dalam Lima Tahapan

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri mengidentifikasi sejumlah dugaan penyimpangan dalam mekanisme penyadapan. Persoalan tersebut mencakup tidak adanya permohonan penyidik hingga penghapusan data elektronik.

"Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," terangnya.

Lima tahapan yang diungkapkan Suyudi menjadi bagian dari penelusuran polisi terhadap mekanisme penyadapan, mulai dari pemberian perintah sampai penghapusan hasilnya.

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Mereka adalah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH). Sementara itu, tersangka keempat adalah Kadiv TIK Mabes Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).

Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum atas dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara