AS Kesulitan Tutup Jalur Perdagangan Darat Iran, Ini Penyebabnya
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Gedung MPR - DPR / Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya kabar pengunduran diri Gibran yang sebelumnya dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Muzani mengatakan belum ada informasi maupun dokumen yang diterimanya mengenai kabar tersebut. Karena itu, MPR RI belum dapat mengambil keputusan terkait isu pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut. "Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani usai menghadiri acara HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu.
Dia kembali menegaskan belum mengetahui adanya surat pengunduran diri Gibran ketika ditanya mengenai persoalan tersebut. "Saya belum dengar saya belum lihat. Dengar aja belum apalagi lihat," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. "Betul," kata Budi singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat Dibawa ke Paripurna
Di tengah kabar tersebut, DPR RI juga dijadwalkan membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan HMP dari anggota DPR RI itu akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).
Sebanyak 120 anggota DPR telah mengajukan usulan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran. Usulan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Dari total 120 anggota DPR pengusul HMP, komposisinya berasal dari delapan fraksi. Rinciannya sebagai berikut:
Fraksi PDIP: 14 anggota.
Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
Fraksi PKB: 18 anggota.
Fraksi PKS: 28 anggota.
Fraksi PAN: 1 anggota.
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Dengan demikian, terdapat dua perkembangan berbeda terkait posisi Gibran. Di satu sisi, Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran, sedangkan Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri tersebut. Di sisi lain, DPR RI menjadwalkan pembahasan usulan hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Gibran Rakabuming Raka tiba di kompleks parlemen di tengah isu pengunduran diri sebagai Wakil Presiden dan HMP di DPR.
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
Kapolri mengungkap dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo, internal Polri, KPK, Kejaksaan, hingga sejumlah kalangan lainnya.
Kemenkes mendorong riset kesehatan yang sesuai kebutuhan pasar agar hasilnya bisa diproduksi massal dan memperkuat industri farmasi serta alkes.