Gibran Dikabarkan Mundur, DPR Jelaskan Nasib Hak Menyatakan Pendapat

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota DPR RI Muhammad Khozin menyebut usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak dilanjutkan apabila kabar pengunduran diri Gibran benar terjadi. Menurutnya, pengunduran diri tersebut akan membuat objek yang menjadi dasar pengajuan HMP kehilangan relevansi.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, mekanisme pengisiannya akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait.

Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.

Ketentuan tersebut menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Khozin menambahkan, Presiden dapat menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR dilaksanakan.

Aturan mengenai pengusulan calon tersebut juga tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.

DPR Tetap Jadwalkan Pengumuman Usulan HMP

Khozin menyampaikan penjelasan tersebut setelah mendengar informasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Dia menyatakan menghormati keputusan tersebut apabila kabar itu benar.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.

Meski demikian, proses pengajuan HMP di DPR RI masih berjalan hingga Kamis (12/11). Khozin menyebut Sidang Paripurna DPR pada Kamis siang tetap mengagendakan pengumuman resmi usulan tersebut.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.

Di luar proses tersebut, Khozin mengatakan polemik yang menyeret Gibran akan menjadi bahan evaluasi Komisi II DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dia menyebut pembahasan revisi UU Pemilu saat ini tengah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi II. Karena itu, berbagai catatan dari polemik tersebut dinilai relevan untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan regulasi.

“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11) sore.

Pada Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara