DPR RI Gelar Paripurna Hari Ini, Bahas Usulan Pemakzulan Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA—Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) dijadwalkan membahas sejumlah agenda, termasuk pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR RI yang berkaitan dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, tersebut dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB. Agenda pengumuman itu menyusul pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI pada Rabu (11/11/2026).

Usulan HMP tersebut berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran yang dipicu persoalan ijazah.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya mengonfirmasi bahwa 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani pengajuan hak tersebut. Pengusulan dilakukan melalui perwakilan masing-masing fraksi partai politik.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Saan mengatakan pengajuan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis.

Tiga Agenda Lain dalam Rapat Paripurna DPR

Selain pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR, rapat paripurna juga membahas sejumlah agenda legislasi. Salah satunya adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.

Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan rancangan undang-undang itu sebagai RUU Usul DPR RI.

Agenda berikutnya menyangkut pembicaraan mengenai perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik. Pembahasan tersebut juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Komisi III Panggil Kapolri Bahas Penyadapan Ilegal

Di luar rapat paripurna, DPR RI juga menjadwalkan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pertemuan tersebut diagendakan untuk meminta penjelasan mengenai penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Komisi III juga akan meminta keterangan terkait tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal atau illegal interception.

Dengan demikian, agenda DPR pada Kamis tidak hanya mencakup pengumuman usulan HMP terkait Gibran, tetapi juga pembahasan dua rancangan undang-undang serta rapat kerja Komisi III bersama Kapolri mengenai penanganan kasus penyadapan ilegal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara