DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi III DPR RI meminta Kapolri Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda rapat kerja perdana antara Komisi III DPR dan Kapolri sejak Suyudi dilantik menduduki jabatan tersebut.

Rapat kerja dijadwalkan berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan seluruh anggota komisi direncanakan hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Habiburokhman, pembahasan tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan oleh petinggi Polri terhadap sejumlah pihak, termasuk Prabowo. DPR juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai dugaan rangkaian tindakan ilegal yang dikaitkan dengan kelompok LSP.

"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," ucapnya dalam keterangan tertulis.

Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan terdapat sejumlah dugaan tindakan lain yang akan didalami dalam rapat bersama Kapolri dan jajaran kepolisian.

DPR Soroti Dugaan Surveilans hingga Penggalangan Massa

Habiburokhman menyebut dugaan rangkaian perbuatan ilegal tersebut meliputi penyadapan ilegal, surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, hingga pengondisian opini di media sosial.

Selain itu, DPR juga akan membahas dugaan penggalangan massa aksi yang disebut berkaitan dengan rangkaian tindakan tersebut.

Menurut Habiburokhman, berbagai dugaan itu perlu ditelusuri karena dinilai memiliki tujuan agar Presiden tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal.

"Intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," jelas dia.

DPR Singgung Dugaan Makar

Habiburokhman mengatakan informasi mengenai dugaan rangkaian tindakan ilegal tersebut perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Dia menyebut apabila dugaan tersebut terbukti, pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan pasal makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

Karena itu, rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dan jajaran kepolisian diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta mengenai dugaan penyadapan ilegal maupun rangkaian tindakan yang dikaitkan dengan kelompok LSP.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi rapat kerja pertama Suyudi Ario Seto dengan Komisi III DPR sejak menjabat sebagai Kapolri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.