Bupati Cilacap Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan THR

Harianjogja.com, SEMARANG—Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara korupsi pemerasan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Uang yang dikumpulkan dari para pimpinan OPD tersebut antara lain diperuntukkan bagi tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap.

Putusan dibacakan Hakim Ketua Rosana Irawati dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (10/11/2026). Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta Syamsul dihukum tujuh tahun penjara.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, hukuman tersebut akan diganti dengan kurungan selama 90 hari.

Hakim menyatakan Syamsul terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangannya, terdakwa dinyatakan terbukti memerintahkan pengumpulan uang dari para pimpinan OPD untuk keperluan pemberian THR Forkopimda. Total uang yang disebut terkumpul dalam pertimbangan putusan mencapai Rp568 juta.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Syamsul diberi kesempatan mengajukan upaya hukum lanjutan apabila tidak menerima putusan tersebut.

Sekda Cilacap Divonis Empat Tahun Penjara

Dalam perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono. Terdakwa yang menjalani persidangan secara terpisah itu divonis empat tahun penjara.

Sadmoko turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2025–2026.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Syamsul setelah menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengumpulan uang THR. Penindakan dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT), setelah KPK menemukan bukti pengumpulan uang dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cilacap.

KPK juga menangkap Sadmoko sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dalam informasi mengenai konstruksi perkara, Syamsul disebut menargetkan pengumpulan uang sebesar Rp750 juta. Dana itu direncanakan terbagi menjadi Rp515 juta untuk THR Forkopimda Kabupaten Cilacap, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi.

Namun, sebelum penangkapan KPK, uang yang disebut berhasil dikumpulkan mencapai Rp610 juta.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemaksaan pengumpulan uang dari sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Putusan terhadap Syamsul dan Sadmoko menjadi bagian dari proses hukum atas kasus tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara