Yusril Sebut Putusan MA soal Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Final

Harianjogja.com, JAKARTA—Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdampak pada keabsahan dokumen tersebut sejak diterbitkan pada Agustus 2019. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan kasasi itu telah bersifat final.

Yusril menjelaskan putusan tersebut berkaitan dengan perkara tata usaha negara (TUN) yang diajukan H.M. Subhan terhadap pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Yusril, putusan MA tersebut tidak lagi dapat ditempuh melalui upaya hukum biasa. Dia juga menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran memiliki sifat final dan mengikat.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Yusril kemudian menerangkan bahwa perkara yang diputus MA berawal dari gugatan Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kemendikbud. Dalam perkara tersebut, pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Gibran.

Melalui putusan kasasi tersebut, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan. Mahkamah juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Putusan MA Berlaku Sejak Surat Diterbitkan

Salah satu hal yang disoroti Yusril adalah akibat hukum putusan MA terhadap dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Dia menyebut putusan tersebut berlaku secara surut atau ex tunc, yakni akibat pembatalannya dihitung sejak surat keterangan diterbitkan pada Agustus 2019.

Dengan demikian, menurut penjelasan Yusril, surat yang menjadi objek perkara itu dinyatakan batal dan tidak sah sejak awal penerbitannya, bukan hanya sejak putusan kasasi dibacakan.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Yusril juga menjelaskan pertimbangan MA dalam memeriksa perkara tersebut. Menurutnya, MA menilai persoalan administrasi yang dipersoalkan Subhan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilihan presiden, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Atas pertimbangan tersebut, MA tetap memeriksa perkara meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu yang dipersoalkan dalam proses peradilan. Yusril menyampaikan bahwa persoalan tersebut dinilai memiliki cakupan kepentingan yang lebih luas daripada sengketa antarkontestan pemilihan presiden.

Gibran Bukan Pihak dalam Perkara Kasasi

Yusril turut menjelaskan posisi Gibran dalam perkara yang berujung pada pembatalan surat penyetaraan pendidikan tersebut. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan itu karena bukan pihak tergugat dalam perkara di MA.

Pihak yang menjadi tergugat dalam sengketa TUN tersebut adalah pejabat di lingkungan Kemendikbud. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai tergugat intervensi dalam perkara kasasi yang diajukan Subhan.

Yusril menyebut kementerian terkait diperkirakan akan menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi. Dia menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan perintah pengadilan dalam waktu dekat.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Pelaksanaan putusan tersebut juga berhubungan dengan perkara lain yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam perkara yang berbeda itu, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi.

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan sesuai perintah MA, objek yang dipersoalkan dalam gugatan di PTUN tersebut tidak lagi ada. Kondisi itu berpotensi memengaruhi kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

Yusril menegaskan tindak lanjut atas putusan MK dan MA selanjutnya menjadi urusan Gibran. Dengan demikian, keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh Wakil Presiden tersebut berada pada Gibran setelah adanya perkembangan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikannya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara