ICW Soroti Belanja Influencer Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian

Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja pemerintah senilai sekitar Rp14,7 miliar untuk jasa pemengaruh atau influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Anggaran tersebut berasal dari delapan paket pengadaan di dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang 2024–2026.

Temuan tersebut menjadi perhatian ICW karena dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Selain mempertanyakan urgensi belanja jasa influencer, lembaga antikorupsi itu juga menyoroti mekanisme pengadaan, kewajaran harga, hingga potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dalam hasil investigasi yang dirilis Senin (9/11/2026), ICW menyebut rincian kontrak ditemukan melalui data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemendikbudristek dan KKP Gelontorkan Anggaran Rp14,7 Miliar

Dari penelusuran ICW, Kemendikbudristek tercatat memiliki lima paket pengadaan jasa influencer pada 2024. Paket tersebut mencakup penayangan konten di sejumlah kanal media sosial serta kehadiran dalam kegiatan.

Rinciannya, penayangan video YouTube melalui kanal Rans Entertainment bernilai sekitar Rp453 juta. Sementara itu, penayangan Instagram Reels melalui akun @Raffinagita1717 tercatat sebesar Rp206 juta per detik dan Instagram Story sebesar Rp576 juta per detik.

Kemendikbudristek juga mengalokasikan sekitar Rp2,52 miliar untuk kehadiran dalam kegiatan atau event attendance. Adapun penayangan konten TikTok melalui akun Raffinagita1717 memiliki nilai kontrak Rp144 juta.

Jika diakumulasikan, lima paket pengadaan Kemendikbudristek tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, KKP memiliki tiga kontrak jasa influencer dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,8 miliar. Ketiganya dilaksanakan melalui tiga unit kerja berbeda pada 2025 hingga 2026.

Rinciannya sebagai berikut:

• Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan kegiatan influencer engagement senilai sekitar Rp3,6 miliar pada 2025.

• Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengontrak influencer engagement untuk pembangunan Budidaya Ikan Nila Sali (BINS) senilai Rp3,6 miliar pada 2025.

• Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar pada 2026.

Dengan demikian, berdasarkan rincian investigasi ICW, terdapat delapan kontrak pengadaan jasa influencer dari Kemendikbudristek dan KKP kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total sekitar Rp14,7 miliar.

Bagaimana Hubungan Raffi Ahmad dengan RANS Animasi?

ICW juga menelusuri struktur kepemilikan perusahaan penerima kontrak tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. (RANS) per 30 September 2026 yang diunggah secara resmi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Rans Animasi Indonesia (RAI) merupakan anak perusahaan RANS.

Dalam laporan tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. tercatat memiliki 99,91% saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara itu, Raffi Farid Ahmad alias Raffi Ahmad menguasai 78,68% saham PT Rans Entertainment Indonesia Tbk.

Dengan struktur kepemilikan tersebut, hubungan Raffi Ahmad dengan PT Rans Animasi Indonesia berlangsung melalui kepemilikannya di perusahaan induk.

ICW Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut bertentangan dengan komitmen efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan penghematan pemerintah bahkan telah menyentuh berbagai sektor, termasuk pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis.

"Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," tulis ICW, dikutip Selasa (10/11/2026).

Sebagai pembanding, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Instruksi tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun sekaligus mengimbau kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, menurut ICW, di tengah kebijakan tersebut justru ditemukan belanja jasa influencer dengan nilai cukup besar.

ICW juga membandingkan pengadaan tersebut dengan kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD). Pada 2026, pemerintah memangkas pagu TKD menjadi Rp693 triliun atau menyusut sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Pemangkasan anggaran daerah juga berkaitan dengan kebijakan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2026. Aturan tersebut turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90% dari 546 daerah memiliki kemampuan fiskal sangat rendah. Bahkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari total 12.000 pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

ICW Pertanyakan Fungsi Humas Kementerian

Persoalan lain yang disoroti ICW adalah urgensi penggunaan jasa influencer ketika masing-masing kementerian sebenarnya sudah memiliki perangkat kehumasan dan komunikasi publik.

Kemendikbudristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.

Kedua kementerian tersebut telah memiliki anggaran khusus kehumasan serta berbagai saluran komunikasi publik, termasuk situs internal dan akun media sosial resmi.

ICW secara khusus mempertanyakan alokasi anggaran terbesar dalam paket pengadaan Kemendikbudristek. Dari lima paket yang ditemukan, pengeluaran untuk kehadiran dalam kegiatan atau event attendance justru mencapai sekitar Rp2,52 miliar.

Besarnya anggaran tersebut dinilai perlu dijelaskan melalui dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang terbuka bagi publik.

"Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja [KAK], laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan tersebut, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah," kata ICW.

Spesifikasi Pengadaan Dinilai Membatasi Persaingan

ICW turut menyoroti mekanisme pengadaan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek, yakni video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok.

Keempat paket tersebut dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, ICW menemukan nama paket pengadaan secara langsung mencantumkan kanal dan akun tertentu, yaitu YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, pencantuman akun dan figur tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi menutup kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis. Dengan demikian, meskipun menggunakan katalog elektronik, pengadaan tersebut dinilai tidak kompetitif.

Selain persoalan persaingan, ICW mempertanyakan metode penetapan harga dalam paket pengadaan tersebut. Sorotan diberikan terhadap pembayaran tiga penayangan konten yang dihitung berdasarkan satuan detik serta tiga paket pengadaan KKP yang memiliki nilai relatif seragam, masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.

"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket," ucap ICW.

ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

ICW menegaskan anggaran negara untuk menyewa jasa influencer semestinya tidak digunakan sebagai sarana promosi atau propaganda pemerintah. Lembaga tersebut mengingatkan bahwa belanja publik harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.

"Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer," jelas ICW.

Sorotan terhadap Raffi Ahmad juga muncul setelah dirinya menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026. Acara tersebut menuai kontroversi karena disinyalir melibatkan massa bayaran dan mahasiswa palsu.

Selain itu, ICW mengingatkan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kedudukannya sebagai pejabat publik dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak pemerintah selama masa jabatannya.

Atas dasar sejumlah temuan tersebut, ICW meminta keterbukaan informasi mengenai hubungan kepemilikan, proses pengadaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Lima Tuntutan ICW kepada Pemerintah dan Raffi Ahmad

ICW menyampaikan lima tuntutan sebagai tindak lanjut atas temuan delapan paket pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek dan KKP.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan ICW:

1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi kerangka acuan kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.

3. LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

4. Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pencegahan agar perusahaan milik pejabat yang ditunjuk presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.

5. Raffi Ahmad diminta membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Melalui lima tuntutan tersebut, ICW meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran untuk jasa influencer, membuka dokumen pengadaan kepada masyarakat, serta memastikan proses belanja negara berjalan transparan dan kompetitif.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com