Kapolri Tegaskan Penindakan Tanpa Kompromi Kasus Penyadapan Presiden

Harianjogja.com, JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. Penindakan tersebut juga berlaku apabila pelakunya berasal dari internal Polri.

Suyudi menyebut tindakan penyadapan terhadap pemimpin tertinggi negara sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi. Menurutnya, aksi tersebut diduga dilakukan segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi.

Meski menyayangkan insiden tersebut, Suyudi menilai peristiwa itu juga membawa hikmah. Dia menyebut munculnya gelombang dukungan dari masyarakat Indonesia membuat publik yang sebelumnya terbelah di media sosial menjadi lebih solid dan kompak karena tidak menerima pemimpin negara dikhianati.

Dia menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara. Suyudi memastikan kepolisian tidak akan tinggal diam ataupun takut menghadapi pihak yang dinilai mencederai kedaulatan negara.

"Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," tegasnya.

"Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya," sambungnya.

Kapolri Ajak Pemuda Kawal Konsolidasi Nasional

Dalam kesempatan tersebut, mantan Kapolda Banten itu juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk menjaga persatuan serta memperkuat silaturahmi.

Dia berharap para pemuda turut mengawal konsolidasi nasional dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, wadah kepemudaan harus terus menjadi rumah rakyat sekaligus benteng demokrasi yang kokoh.

"Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak "PR" kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid," pungkasnya.

Bareskrim Tetapkan Empat Tersangka Penyadapan Ilegal

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka merupakan perwira tinggi (pati) Polri yang diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak.

Sasaran penyadapan yang diduga dilakukan para tersangka mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Perbuatan tersebut diduga berlangsung pada 2025-2026.

Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tersangka LSP, AS, dan EH telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka SU belum dapat ditahan karena masih dalam kondisi sakit.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara