Indonesia Masih Impor 94% Bahan Baku Obat, Ini Tantangannya

Newswire
Newswire Selasa, 10 November 2026 23:37 WIB
Indonesia Masih Impor 94% Bahan Baku Obat, Ini Tantangannya

Ilustrasi industri farmasi./Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyebut sekitar 94% bahan baku obat yang dibutuhkan Indonesia masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok global. Penguatan industri farmasi dalam negeri pun dinilai perlu diprioritaskan agar ketersediaan obat bagi masyarakat tidak terlalu bergantung pada kondisi internasional.

Taruna mengatakan Indonesia baru mampu memproduksi 46 bahan aktif obat dari total 1.536 bahan aktif yang dibutuhkan.

“Dari mana angka 94 persen itu? active ingredient untuk bahan baku obat itu 1.536, yang kita mampu buat mandiri itu baru 46, hampir 100 persen kita masih bergantung, ” kata Taruna dalam diskusi media terkait Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS) di Jakarta Timur, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, persoalan bahan baku obat tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan perdagangan. Gangguan pasokan dapat berdampak langsung terhadap pasien yang membutuhkan pengobatan.

“Kalau makanan tidak tersedia, bisa diganti. Kalau obatnya enggak ada, kasihan, pasien bisa meninggal,” katanya.

Potensi 31.000 Jenis Tumbuhan Belum Optimal

Di tengah tingginya ketergantungan impor, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan biodiversitas yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber bahan baku farmasi.

Taruna menyebut terdapat sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan obat. Namun, kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar global.

Pengembangan bahan alam menjadi produk farmasi membutuhkan dukungan penelitian, teknologi, serta kolaborasi antara akademisi dan industri.

Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Kapasitas inovasi dan komersialisasi juga perlu diperkuat agar potensi tersebut dapat menghasilkan produk kesehatan yang memiliki daya saing.

Taruna menilai kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan potensi bahan alam sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri kesehatan internasional.

Ketergantungan Impor Rentan terhadap Geopolitik

Ketergantungan pada bahan baku impor membuat industri farmasi nasional rentan terhadap perubahan situasi global. Konflik geopolitik, pembatasan wilayah perdagangan, hingga gangguan distribusi dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku dan biaya produksi obat.

Taruna menjelaskan hubungan antara industri kesehatan dan kondisi geopolitik sering kali tidak terlihat secara langsung. Padahal, perubahan harga energi juga dapat memengaruhi biaya produksi serta distribusi produk farmasi.

Karena itu, kerja sama antarnegara diperlukan untuk menghadapi persoalan rantai pasok. Menurut Taruna, hubungan internasional perlu dibangun melalui jaringan dan kepercayaan sehingga negara memiliki alternatif pasokan ketika terjadi hambatan.

“Secara global, tidak ada satu negara yang bisa berdiri sendiri. Pertemanan, jaringan, networking, saling percaya itu penting, sekarang ini belum ada forumnya,” kata Taruna.

GHPRS Forum Jadi Ajang Kolaborasi Internasional

Upaya mengatasi ketergantungan bahan baku obat menjadi salah satu latar belakang penyelenggaraan Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS Forum) di Bali pada 1–4 Desember 2026.

Forum yang diinisiasi BPOM tersebut dirancang untuk mempertemukan akademisi, pelaku industri, dan regulator pemerintah dari berbagai negara. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan produk kesehatan.

Taruna berharap GHPRS Forum membuka peluang kerja sama yang mendukung industri farmasi nasional. Kerja sama tersebut mencakup perluasan akses terhadap riset, teknologi, investasi, dan jaringan internasional.

Dalam konteks itu, BPOM diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan keamanan dan mutu produk. Lembaga tersebut juga diharapkan berperan dalam mendorong terbentuknya ekosistem industri kesehatan yang kompetitif.

Penguatan kapasitas industri farmasi nasional menjadi penting agar Indonesia mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan di bidang kesehatan. Selain itu, potensi bahan alam dan inovasi dalam negeri diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk kesehatan yang berdaya saing global.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online