Kejagung Terbitkan Sprindik Baru Kasus Tata Kelola MBG

Harianjogja.com, JAKARTA— Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidikan tambahan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta baru dari penanganan perkara sebelumnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyidikan baru tersebut. Dia menyampaikan informasi itu saat ditemui di Kejagung, Selasa (10/11/2026).

"Ada penyidikan baru," ujar Anang.

Meski demikian, Anang belum memerinci materi penyidikan yang baru diterbitkan tersebut. Dia juga belum memastikan apakah perkara itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan baru atau aspek lain dalam tata kelola program MBG.

"Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada," pungkasnya.

Kejagung Periksa Saksi dari PT ECS IJ

Sebelum informasi mengenai sprindik baru disampaikan, Kejagung telah memeriksa seorang saksi dalam perkara dugaan korupsi MBG pada Rabu (28/10/2026).

Saksi tersebut berinisial YN dari PT ECS IJ. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara MBG periode 2025-2026.

Penerbitan sprindik baru ini menjadi perkembangan lanjutan dari penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang sebelumnya telah dibagi menjadi dua klaster.

Dua Klaster Perkara Dugaan Korupsi MBG

Pada klaster pertama, penyidikan berkaitan dengan dugaan persoalan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN). Perkara ini menyeret Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Selain ketiganya, penyidik juga menetapkan sejumlah tersangka lain. Mereka adalah Asep Yusuf Somantri (AYS), orang kepercayaan Sony Sonjaya; Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS); serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI).

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat BGN dan pihak swasta. Dalam klaster ini, Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satunya adalah Kolonel (Cpl) Budi Utomo (BU), yang menjabat Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni perusahaan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) dan PT ASE. Mereka terdiri dari Andri Mulyono (AM), Komisaris PT YAT dan PT ASE; GB, Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI; AA, Direktur PT ASE; serta YY, perempuan yang menjabat Direktur PT YAT.

Modus yang Diduga Dilakukan Para Tersangka

Dalam perkara klaster kedua, para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meskipun yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Selain itu, para tersangka diduga mengatur titik lokasi SPPG, melakukan penggelembungan harga atau mark up, serta mengadakan barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan.

Kejagung belum menjelaskan secara terperinci hubungan temuan baru dengan dua klaster perkara yang telah ditangani sebelumnya. Anang hanya memastikan bahwa penyidikan baru telah diterbitkan setelah muncul temuan baru dalam penanganan kasus tata kelola MBG.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara