Gibran Ungkap Saran Prabowo Hadapi Polemik Riwayat Pendidikan

Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan riwayat pendidikan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Saran tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Gibran mengungkapkan sejumlah masukan dari Presiden berkaitan dengan dinamika polemik dokumen pendidikannya.

"Beliau [Presiden] memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).

Gibran menambahkan, Presiden juga menyarankan agar proses hukum tersebut didukung dokumen pendidikan yang lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," katanya.

Dengan demikian, terdapat dua langkah yang disampaikan Gibran dari arahan Presiden, yakni memperjuangkan persoalan tersebut di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait pengajuan PK ke MA.

Gibran Sempat Sampaikan Keinginan Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Presiden menolak permintaan pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran kepada wakil presiden.

“Diantaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keinginan mundur memang disampaikan dalam pertemuan Gibran dan Prabowo. Namun, Prasetyo menegaskan tidak ada penolakan dari Presiden sebagaimana kabar yang beredar.

DPR Sebut Pengunduran Diri Wapres Perlu Disikapi

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan proses pengunduran diri wakil presiden tetap perlu melibatkan DPR apabila Gibran benar-benar mengambil keputusan tersebut.

Doli menilai pengunduran diri harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, keputusan tersebut tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden karena konstitusi tidak mengatur mekanisme pengunduran diri wakil presiden dengan cara meminta persetujuan Presiden.

"Kita kan belum bisa memastikan soal begini ya. Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Ya kan? Oke, datang ke presiden, gitu ya. menyerahkan, kan keputusannya bukan di Pak Presiden," ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa.

Doli menegaskan tidak ada ketentuan konstitusi yang menyebut pengunduran diri wakil presiden harus diserahkan kepada Presiden untuk kemudian disetujui.

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," sambungnya.

Ia menyebut DPR menjadi salah satu institusi yang akan menyikapi apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri. DPR, menurut Doli, akan menilai keputusan tersebut, bukan Presiden Prabowo.

"Nah justru kalau ya kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi, ya, tentang pengunduran diri. Sekali lagi nih ya, jangan jangan di- jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan, ya. seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden, gitu," urainya.

Doli menambahkan, apabila pengunduran diri tersebut dilakukan, akan digelar sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencari pengganti wakil presiden.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com