DPR Awasi Kasus Penyadapan Prabowo, Ini 12 Isu Strategis Lainnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dari 12 isu strategis yang masuk dalam agenda pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dimulai pada Selasa (10/11/2026).

Dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Puan mengatakan fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.

“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan.

Kasus dugaan penyadapan tersebut menjadi perhatian DPR di tengah penanganan perkara yang menyeret empat perwira tinggi Polri.

Selain persoalan itu, parlemen telah mengidentifikasi 11 isu strategis lainnya yang akan menjadi perhatian selama masa persidangan berlangsung.

12 Isu Strategis yang Masuk Pengawasan DPR

Sebelas persoalan lain yang menjadi fokus pengawasan DPR mencakup berbagai bidang, mulai dari administrasi pemerintahan, perlindungan anak, ketahanan pangan, hingga energi nasional.

Berikut keseluruhan isu yang menjadi perhatian DPR:

Penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden.
Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
Penanganan kasus perundungan anak.
Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertahanan, serta perizinan di kawasan industri.
Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.

Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional.
Pemerataan program revitalisasi sekolah.
Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Dibahas Komisi Terkait hingga 17 Desember 2026

Puan menjelaskan berbagai persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan di masing-masing komisi DPR sesuai dengan bidang tugasnya.

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026. Selama periode tersebut, fungsi pengawasan parlemen diarahkan untuk memastikan berbagai isu strategis mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.

Puan juga mengajak seluruh anggota DPR memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas konstitusional lembaga legislatif.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” kata Ketua DPR.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara