Yusril Tunggu Sikap DPR soal Polemik Ijazah Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah belum mengambil sikap atas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan mengamati langkah parlemen setelah masa persidangan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).

Yusril mengatakan DPR baru memulai masa sidang setelah menjalani masa reses cukup panjang. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan mekanisme yang akan dipilih anggota dewan untuk merespons persoalan tersebut.

"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut Yusril, perkembangan sikap DPR baru akan terlihat setelah kegiatan persidangan berjalan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah bagaimana parlemen menyikapi dua putusan lembaga peradilan tertinggi terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.

Dua putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Keduanya menjadi bagian penting dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut, meskipun memiliki objek dan ruang lingkup perkara yang berbeda.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Namun, dalam pertimbangan hukum, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, MA mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan terhadap Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal.

Yusril menyampaikan masih ada tahapan yang harus dilalui setelah putusan MA dijatuhkan, yakni pengunggahan salinan putusan pada laman resmi lembaga peradilan tersebut. Setelah tersedia secara resmi, putusan itu harus ditindaklanjuti oleh pihak tergugat.

"Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," ungkapnya.

Ia menjelaskan putusan MK memiliki sifat final and binding atau final dan mengikat. Adapun putusan MA, menurut Yusril, bersifat final setelah diunggah pada laman resmi sehingga proses administrasi negara terkait perkara tersebut dapat dinyatakan selesai dari sisi hukum.

Setelah tahapan hukum itu, perhatian akan beralih pada proses ketatanegaraan di DPR. Yusril menegaskan pemerintah tidak dapat terlalu jauh mencampuri proses tersebut karena penanganannya berada dalam area dan kewenangan parlemen.

Puan Sebut Masukan Fraksi Akan Diproses

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses. Masukan tersebut berkaitan dengan opsi penggunaan hak DPR dalam merespons polemik ijazah Gibran.

Puan menyampaikan hal itu setelah rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, pimpinan DPR akan menampung dan memproses berbagai masukan sebelum menentukan langkah berikutnya.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan.

Puan mengatakan pembahasan tidak hanya menyangkut sikap politik, tetapi juga mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh DPR. Pimpinan parlemen akan terus mendengarkan pandangan dari fraksi maupun pihak terkait setelah masa sidang dibuka.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara