Profil Mendagri Tito Karnavian, Prestasi dan Kontroversi Saat Jadi Kapolri

Harianjogja.com, JAKARTA—Nama Jenderal Polisi (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian dikenal luas dalam perjalanan kepolisian dan pemerintahan Indonesia. Pernah memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tito kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum dipercaya mengemban jabatan tersebut, Tito juga pernah menjabat sebagai Mendagri pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Perjalanan panjangnya di pemerintahan tidak terlepas dari pengalaman bertugas di berbagai posisi strategis kepolisian, mulai dari kepala kepolisian daerah hingga Kapolri.

Di balik perjalanan kariernya, Tito memiliki rekam jejak pendidikan di sejumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Masa kepemimpinannya di Polri pada 2016–2019 juga diwarnai sejumlah pencapaian dalam penanganan terorisme dan pengamanan agenda nasional, sekaligus berbagai kritik serta kontroversi yang menjadi perhatian masyarakat.

Latar Belakang dan Pendidikan Tito Karnavian

Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 26 Oktober 1964. Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1983 dan memperoleh penghargaan Adhi Makayasa.

Pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan profesional Tito. Selain menempuh pendidikan kepolisian di Indonesia, ia juga memperdalam kajian kepolisian, pertahanan, dan strategi di sejumlah institusi pendidikan luar negeri.

Berikut riwayat pendidikan Tito Karnavian sebagaimana tercantum dalam profilnya:

University of Exeter, Inggris (1993): Meraih gelar Master of Arts (M.A.) dalam bidang Police Studies.
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1996): Menempuh pendidikan kepolisian tingkat perguruan tinggi.
Massey University, Selandia Baru (1998): Menempuh studi pertahanan dan strategis.
S.T. Sartono University/National University of Singapore (NUS) (2013): Meraih gelar Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Strategic Studies dengan predikat Summa Cum Laude.

Latar belakang akademis tersebut melengkapi pengalaman Tito dalam menjalankan berbagai penugasan di lingkungan kepolisian, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan strategi penanganan ancaman.

Perjalanan Karier Tito Karnavian di Kepolisian

Sebelum masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Dalam Negeri pada 2019, Tito menghabiskan sebagian besar perjalanan profesionalnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengalamannya mencakup sejumlah jabatan penting di tingkat daerah maupun pusat. Berikut beberapa posisi strategis yang pernah diembannya:

Kapolda Papua (2012–2014).
Asisten Perencanaan dan Umum (Asrena) Kapolri (2014–2015).
Kapolda Metro Jaya (2015–2016).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2016).
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) (2016–2019).

Puncak karier Tito di institusi kepolisian terjadi ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Ia kemudian memimpin Polri hingga 2019 sebelum beralih ke pemerintahan sipil.

Prestasi Tito Karnavian Selama Menjadi Kapolri

Masa kepemimpinan Tito sebagai Kapolri berlangsung di tengah berbagai tantangan keamanan nasional. Penanganan jaringan terorisme, pengamanan dinamika politik, hingga pembenahan pelayanan kepolisian menjadi sejumlah bidang yang mendapat perhatian.

1. Pemberantasan jaringan terorisme

Pengalaman Tito sebagai mantan Kepala Densus 88 Antiteror dan Kepala BNPT menjadi bekal dalam memimpin penanganan ancaman terorisme.

Pada masa kepemimpinannya, Polri melakukan penindakan terhadap jaringan teroris, termasuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Poso. Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya melumpuhkan kelompok terorisme yang beroperasi di wilayah tersebut.

2. Pengamanan agenda politik nasional

Tito juga memimpin Polri ketika Indonesia menghadapi dinamika politik dan keamanan yang cukup tinggi.

Sejumlah agenda besar yang berlangsung pada periode tersebut antara lain rangkaian Aksi Bela Islam 2016–2017 dan Pemilu serentak pertama pada 2019. Pengamanan berbagai kegiatan tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah polarisasi politik.

3. Modernisasi pelayanan kepolisian

Di bidang pelayanan publik, Tito mendorong transformasi kultural dan struktural di lingkungan Polri.

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah rintisan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen kepolisian juga menjadi bagian dari agenda pembenahan institusi.

Sejumlah Kontroversi dan Kritik Selama Kepemimpinan Tito

Di samping berbagai pencapaian, kepemimpinan Tito sebagai Kapolri tidak terlepas dari sorotan masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia (HAM), dan sejumlah pengamat.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan penegakan hukum, penanganan demonstrasi, kebebasan berekspresi, hingga isu dugaan aliran dana.

1. Penanganan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan

Salah satu perkara yang mendapat sorotan besar selama Tito menjabat sebagai Kapolri adalah penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, pada 2017.

Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) gabungan kepolisian dalam menangani perkara tersebut menuai kritik dari masyarakat. Proses pengungkapan kasus dinilai berjalan lamban dan belum mampu mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan dalam waktu yang lama.

Kondisi tersebut memunculkan tudingan mengenai lemahnya penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

2. Sorotan pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi

Kebijakan kepolisian dalam mengamankan demonstrasi besar juga menjadi perhatian selama periode kepemimpinan Tito.

Penanganan Aksi 212 pada 2016 hingga demonstrasi menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada September 2019, yang dikenal dengan gerakan Reformasi Dikorupsi, mendapat sorotan dari berbagai kelompok masyarakat.

Organisasi masyarakat sipil dan Komnas HAM beberapa kali menyoroti dugaan tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan aksi. Penanganan demonstrasi tersebut dikaitkan dengan jatuhnya korban luka-luka hingga korban jiwa dari kalangan demonstran mahasiswa.

3. Tuduhan kriminalisasi aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi

Persoalan lain yang turut mewarnai kepemimpinan Tito adalah kritik terhadap penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada periode tersebut, Polri kerap dituding menggunakan pasal-pasal yang dianggap multitafsir untuk menjerat sejumlah aktivis, kritikus pemerintah, dan tokoh oposisi.

Perkara yang muncul umumnya berkaitan dengan tuduhan ujaran kebencian atau hate speech serta pencemaran nama baik. Sejumlah pihak menilai praktik tersebut berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil dan berekspresi.

4. Kontroversi isu Buku Merah

Tito juga pernah menjadi perhatian publik terkait kontroversi Buku Merah pada 2018. Persoalan tersebut berkaitan dengan catatan keuangan milik Basuki Hariman, bos CV Sumber Laut Perkasa.

Buku tersebut diduga memuat catatan aliran dana suap kepada sejumlah petinggi Polri, termasuk Tito yang ketika itu menjabat sebagai Wakapolri sebelum diangkat menjadi Kapolri.

Meski demikian, Polri dan KPK membantah adanya keterlibatan langsung Tito serta menyatakan tidak terdapat bukti valid yang menjeratnya. Isu Buku Merah tetap menjadi salah satu kontroversi yang mendapat perhatian publik, terutama terkait transparansi institusi kepolisian.

Beralih dari Kapolri Menjadi Menteri Dalam Negeri

Setelah memimpin Polri selama sekitar tiga tahun, Tito Karnavian mengakhiri kariernya di institusi kepolisian pada Oktober 2019 melalui keputusan pensiun dini.

Peralihan tersebut menandai babak baru perjalanan kariernya dari institusi keamanan menuju pemerintahan sipil. Presiden Joko Widodo kemudian mempercayakan jabatan Menteri Dalam Negeri kepada Tito untuk memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan pengalaman panjang di kepolisian dan pemerintahan, Tito menjadi salah satu pejabat yang memiliki rekam jejak lintas institusi. Perjalanan kariernya mencakup bidang keamanan, penanggulangan terorisme, pelayanan publik, hingga koordinasi pemerintahan pusat dan daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.