KPK Panggil Plt Bupati Klaten Mahanni di Kasus Hamenang
KPK memanggil Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Hamenang Wajar Ismoyo.
Petugas menunjukkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 18.213.466 keluarga telah terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang dikembangkan pemerintah. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga sedikitnya 96.004.487 keluarga pada akhir 2026 untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jutaan keluarga tersebut sudah masuk dalam layanan Perlinsos Digital hingga Kamis (5/11/2026). Pemerintah optimistis target pendaftaran dapat tercapai seiring keterlibatan lebih dari satu juta relawan yang membantu proses pendataan masyarakat.
"Itu per hari ini, ada 18 juta lebih yang masuk dalam layanan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui di Jakarta, Kamis.
Lebih dari 1 Juta Agen Perlinsos Terlibat
Saifullah menjelaskan pemerintah mengandalkan dukungan Agen Perlinsos untuk mempercepat pendaftaran sekaligus pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Saat ini, jumlah agen yang terlibat mencapai 1.055.776 orang. Mereka berasal dari berbagai unsur pemerintahan, perangkat wilayah, pendamping sosial, hingga elemen masyarakat yang membantu proses pendataan secara serentak.
Sejumlah unsur yang menjadi Agen Perlinsos meliputi aparatur sipil negara (ASN) di daerah, perangkat desa/kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, kader dasawisma, pengurus RT/RW, operator data desa, kepala desa, hingga petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, pemerintah juga melibatkan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), pendamping sosial, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mempercepat proses pendataan dan pembaruan informasi keluarga. Dengan demikian, pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima perlindungan sosial.
“Data yang lebih akurat dan real time, data yang bisa dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan sosial. Dengan begitu, diharapkan bantuan-bantuan pemerintah makin tepat sasaran diterima oleh mereka yang berhak,” jelasnya.
Perlinsos Digital Gunakan Teknologi Pengenalan Wajah
Perlinsos Digital merupakan langkah pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam sistem tersebut, identifikasi penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan informasi nama dan alamat. Profil masyarakat juga dilengkapi teknologi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition.
Penggunaan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat proses identifikasi penerima manfaat. Sistem ini juga dirancang dengan mengintegrasikan berbagai sumber data dari sejumlah kementerian, lembaga, dan penyedia layanan publik.
Data yang diintegrasikan antara lain berasal dari:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Data daya listrik rumah tangga PLN.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
BPJS Kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat melakukan pemadanan data berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Indikator yang diperiksa mencakup kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, hingga kepemilikan atau keterlibatan dalam pendirian perusahaan yang tercatat pada Kementerian Hukum.
Prabowo Dorong Akurasi Data Perlindungan Sosial
Saifullah menilai integrasi berbagai sumber data tersebut menjadi kemajuan dalam upaya pemerintah membangun basis data perlindungan sosial yang lebih akurat.
Menurut dia, ketersediaan data yang terintegrasi dapat menjadi pedoman dalam menentukan penerima bantuan pemerintah. Pemutakhiran DTSEN melalui Perlinsos Digital juga diharapkan memperkuat ketepatan penyaluran program perlindungan sosial.
“Ini adalah satu kemajuan yang luar biasa yang dicapai oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo untuk supaya kita bersama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” kata dia.
Dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 18,2 juta keluarga dan dukungan lebih dari satu juta Agen Perlinsos, pemerintah optimistis dapat mengejar target minimal 96.004.487 keluarga terdaftar dalam sistem tersebut hingga akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memanggil Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Hamenang Wajar Ismoyo.
Perlinsos Digital telah mencatat 18,2 juta keluarga. Pemerintah menargetkan 96 juta keluarga terdaftar pada akhir 2026.
Siswi SMKN 1 Karanganyar meninggal setelah mengalami gangguan kesehatan saat napak tilas Joko Songo. Pemkab menghentikan seluruh rangkaian kegiatan.
DPRD Kota Jogja mendorong pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah menjadi prioritas APBD 2027 tanpa mengabaikan daya beli masyarakat.
Kejati DIY menahan mantan pegawai bank di Sleman yang diduga korupsi Rp6,74 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meyakini Kapolri Suyudi Ario Seto akan mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal Listyo Sigit Cs.