Pemilu Israel: Tak Ada Blok Raih Mayoritas, Netanyahu Terancam Tersingkir

Harianjogja.com, JAKARTA—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas koalisi pemerintahannya di parlemen atau Knesset setelah hasil pemilihan legislatif pada 27 Oktober menunjukkan tidak ada satu pun blok politik yang berhasil mengamankan sedikitnya 61 kursi. Kondisi tersebut membuka peluang bagi kelompok oposisi untuk membangun pemerintahan baru sekaligus memunculkan ketidakpastian mengenai arah politik Israel.

Dikutip dari Al Jazeera, blok partai pendukung Netanyahu hanya memperoleh 53 dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, blok partai Yahudi yang menentang Netanyahu meraih 48 kursi.

Adapun partai-partai pimpinan Arab memperoleh total 19 kursi. Dengan komposisi tersebut, tidak ada satu pun kelompok politik yang mencapai ambang batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Hasil pemilu itu diperkirakan mendorong berlangsungnya negosiasi politik selama beberapa pekan ke depan. Sejumlah opsi mulai diperhitungkan, mulai dari pembentukan pemerintahan persatuan nasional, pemerintahan minoritas dengan dukungan partai di luar koalisi, hingga pemilu ulang apabila kebuntuan politik tidak dapat diselesaikan.

Hasil Pemilu Israel dan Perolehan Kursi
Berdasarkan hasil pemilihan legislatif, blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi. Rinciannya, Likud meraih 27 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, serta Religious Zionism 6 kursi.

Sementara itu, blok partai Yahudi yang menentang Netanyahu memperoleh 48 kursi. Perolehan tersebut terdiri atas Yashar dengan 21 kursi dan B'Yachad sebanyak 12 kursi.

Dua partai yang dipimpin kelompok Arab memperoleh total 19 kursi. Joint List meraih 11 kursi, sedangkan Ra'am mendapatkan 8 kursi.

Komposisi parlemen tersebut membuat pembentukan pemerintahan baru membutuhkan kesepakatan lintas partai. Kerja sama antara kelompok politik yang selama ini memiliki perbedaan pandangan pun menjadi salah satu kemungkinan yang dapat dibicarakan.

Peluang Gadi Eisenkot Mendapat Mandat
Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu paling lambat 4 November. Setelah itu, anggota Knesset yang baru dijadwalkan dilantik pada 10 November.

Herzog selanjutnya harus menunjuk salah satu anggota parlemen untuk memperoleh mandat membentuk pemerintahan paling lambat 11 November. Dua nama yang diperkirakan berpeluang mendapatkan mandat tersebut adalah Benjamin Netanyahu dan mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot, yang memimpin partai Yashar.

Menurut laporan media Israel Yedioth Ahronoth, Eisenkot berpotensi memperoleh dukungan dari sejumlah partai Arab. Dukungan itu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Herzog sebelumnya telah menyerukan agar para politisi Israel meninggalkan sikap politik yang terlalu kaku. Dia meminta para pemimpin politik mencari solusi kreatif untuk membentuk pemerintahan baru.

Presiden Israel itu bahkan menyatakan kesediaannya mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan kubu Netanyahu dan Eisenkot. Opsi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menghindari penyelenggaraan pemilu ulang.

Partai Arab Berpeluang Menjadi Penentu
Sikap partai-partai Arab menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembentukan pemerintahan Israel. Dengan total 19 kursi di Knesset, dukungan kelompok tersebut dapat diperhitungkan dalam upaya memperoleh mayoritas parlemen.

Selama ini, Eisenkot dan sejumlah pemimpin oposisi pernah menyatakan penolakan terhadap kerja sama dengan partai-partai Arab. Namun, situasi politik setelah pemilu membuka kemungkinan perubahan sikap.

Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menilai partai-partai oposisi dapat mempertimbangkan kembali penolakan tersebut. Menurut Barak, Netanyahu sendiri kemungkinan akan mengajak pemimpin partai Ra'am, Mansour Abbas, bekerja sama apabila berada dalam situasi politik serupa.

Abbas juga dikabarkan menunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama dengan kubu oposisi. Sementara itu, perwakilan Joint List, Yousef Jabareen, menyatakan partainya siap mendukung upaya mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Jabareen menegaskan perubahan politik membutuhkan kemitraan Yahudi-Arab yang sejati dan setara. Dukungan partai-partai Arab juga tidak harus diwujudkan melalui keanggotaan resmi dalam koalisi pemerintahan.

Partai-partai tersebut dapat memberikan dukungan dari luar pemerintahan, terutama ketika berlangsung pemungutan suara kepercayaan di parlemen. Skema dukungan semacam itu menjadi salah satu opsi yang dapat dibahas dalam negosiasi politik.

Tahapan Pembentukan Pemerintahan dan Risiko Pemilu Ulang
Proses pembentukan pemerintahan Israel memiliki sejumlah tahapan dan batas waktu. Apabila kandidat pertama yang ditunjuk Herzog gagal membentuk pemerintahan dalam waktu 28 hari, masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari.

Jika upaya pertama tidak berhasil, presiden dapat memberikan kesempatan kepada anggota Knesset lainnya untuk membentuk pemerintahan. Kandidat kedua tersebut memperoleh waktu selama 28 hari.

Apabila kandidat kedua juga gagal, mayoritas anggota parlemen dapat mengusulkan kandidat ketiga. Kandidat terakhir ini mendapatkan kesempatan selama 14 hari untuk membentuk pemerintahan.

Selain pembentukan koalisi mayoritas, pemerintahan minoritas dengan dukungan partai-partai di luar koalisi masih menjadi salah satu opsi. Kesepakatan pembagian kekuasaan dengan sistem perdana menteri bergantian juga dapat dipertimbangkan.

Namun, apabila seluruh upaya tersebut gagal dan kebuntuan politik terus berlanjut, Knesset dapat dibubarkan secara resmi. Dalam kondisi itu, Israel harus kembali menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 90 hari.

Perdana Menteri Sementara
Di tengah ketidakpastian politik, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan baru terbentuk. Dengan demikian, kehilangan mayoritas parlemen tidak serta-merta membuatnya langsung meninggalkan jabatan.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan Netanyahu tetap memegang kekuasaan selama beberapa bulan ke depan. Namun, belum dapat dipastikan apakah dirinya akan menjadi bagian dari pemerintahan berikutnya.

Hasil pemilu kali ini menjadi ujian bagi masa depan politik Netanyahu sekaligus memperlihatkan kompleksitas sistem politik Israel ketika tidak ada satu blok yang mampu menguasai mayoritas parlemen.

Nasib pemerintahan Israel kini bergantung pada kemampuan para pemimpin partai membangun kompromi politik di tengah perbedaan ideologi dan kepentingan. Negosiasi yang melibatkan kelompok oposisi dan partai-partai Arab menjadi bagian penting dari proses tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com