Mensos: 45 Persen Data Penerima PKH dan Sembako Tak Tepat Sasaran

Harianjogja.com, BANYUMAS—Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) bersama pemerintah daerah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam.

Menurut dia, pembenahan data menjadi tahap awal untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah.

"Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data," katanya di hadapan perwakilan RT/RT, agen Perlindungan Sosial, perangkat desa, pilar-pilar sosial, dan peserta lainnya.

Gus Ipul menjelaskan penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

Kemensos Sebut 45 Persen Data Bansos Tidak Tepat Sasaran

Gus Ipul mengatakan, berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran.

Untuk memperbaiki persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan itu mengamanatkan pengintegrasian berbagai data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang pengelolaannya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemutakhiran data ditempuh melalui dua jalur. Jalur formal dimulai dari RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan hingga BPS. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos.

Selain melalui aplikasi, masyarakat bisa menyampaikan usulan maupun sanggahan lewat pusat layanan telepon 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171.

Hasil pemutakhiran data selanjutnya dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah.

Mensos juga memperkenalkan Perlindungan Sosial Digital. Sistem ini mengintegrasikan data penerima bantuan dengan sejumlah basis data pemerintah, antara lain data kependudukan, pertanahan, listrik, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem tersebut dilengkapi verifikasi biometrik menggunakan pengenalan wajah untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak.

Gus Ipul mencontohkan uji coba sistem di Kabupaten Banyuwangi pada 2025. Hasilnya, sekitar 80 persen warga disebut telah masuk dalam sistem tersebut. Pemerintah juga mengembangkan agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

"Kita perlu banyak agen-agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Yang terdekat jangan sampai terlewat," kata Mensos.

Jumlah Siswa Sekolah Rakyat Banyumas Capai 323 Orang

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pada tahun ajaran 2026/2027, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Banyumas tercatat sebanyak 323 orang. Rinciannya, 187 siswa tingkat SMP dan 134 siswa tingkat SMA.

Sadewo juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas yang dimulai sejak awal 2026. Berdasarkan evaluasi, masih ditemukan warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi, tetapi tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Karena itu, Sadewo berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial dapat membantu memperbaiki akurasi data. Dengan demikian, program pendidikan dan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai sasaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara