Anggaran MBG 2027 Rp232,87 triliun, Sasar 72 Juta Penerima

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mengantongi alokasi anggaran indikatif sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027. Mayoritas dari total pagu tersebut, yakni sebesar Rp232,87 triliun atau sekitar 96,95 persen, dikonversikan secara langsung untuk pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa alokasi jumbo tersebut dirancang untuk menjangkau target 72,46 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kelompok penerima mencakup anak sekolah dari tingkatan PAUD hingga SMA/SMK, santri, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Rincian Alokasi Anggaran dan Target Penerima Manfaat

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (17/9/2026), Sudaryono menyampaikan struktur penggunaan anggaran BGN secara mendalam. Selain program pemenuhan gizi sebesar Rp232,87 triliun, sisa anggaran senilai Rp7,33 triliun (3,05 persen) dialokasikan untuk dukungan manajemen.

"Jadi dari anggaran BGN ini 97% hampir itu kemudian dikonversi menjadi makanan," kata Sudaryono di Gedung DPR, Jakarta.
Jika ditinjau dari jenis belanja, porsi terbesar diserap oleh belanja barang sebesar Rp233,12 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp7,08 triliun. Sementara berdasarkan pembagian fungsi, pagu BGN terbagi atas fungsi pendidikan sebesar Rp198,96 triliun, fungsi kesehatan Rp33,54 triliun, serta fungsi ekonomi Rp7,69 triliun.

Alokasi fungsi pendidikan senilai Rp198,96 triliun disiapkan untuk menyuplai makanan bagi 60,6 juta anak sekolah dan penerima di lingkungan pendidikan. Sedangkan anggaran fungsi kesehatan Rp33,54 triliun menyasar 11,86 juta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Fokus Pembenahan Tata Kelola dan Ketegangan Kualitas Makanan

Di tengah lonjakan porsi anggaran, BGN memilih untuk memprioritaskan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketimbang terburu-buru membuka fasilitas dapur baru. Langkah ini diambil demi menjaga kualitas serta keamanan mutu makanan yang disalurkan kepada para siswa dan warga penerima.

"Sekarang ini kami fokus quality over quantity, terus kita main buka lagi, maka probability untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar. Sehingga izinkan kami satu dua bulan ini betul-betul kami bereskan ya, dari sisi tata kelolanya," ujar Sudaryono.

Sudaryono turut memohon maaf kepada para pihak yang telah merampungkan pembangunan dapur MBG. Pengoperasian dapur anyar tersebut akan direalisasikan secara bertahap pascapembenahan tata kelola selesai dilakukan.

Guna memperketat kontrol kualitas, BGN mewajibkan penempelan label pada setiap boks makanan yang dikirimkan. Pihak penerima juga diimbau untuk menolak paket makanan yang tidak berlabel atau mengalami keterlambatan jam pengiriman di luar batas toleransi demi mencegah potensi risiko keamanan pangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis