KAI Buka Suara soal Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka
KAI merespons penetapan tersangka masinis Argo Bromo Anggrek dan menindaklanjuti enam rekomendasi keselamatan dari KNKT.
Ilustrasi uang rupiah - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara menanggapi kelanjutan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengemuka menyusul adanya pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
Sebelumnya, saat Purbaya masih menjabat sebagai bendahara negara, ia sempat merencanakan pemangkasan alokasi dana program tersebut hingga di bawah angka Rp200 triliun. Menanggapi dinamika itu, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk mengelola dana operasional MBG secara transparan.
“Kami intinya begini, semua anggaran mau besar mau kecil itu uang negara, uang rakyat. Ya tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin,” kata Sudaryono di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2026).
Mantan wakil menteri pertanian tersebut menilai bahwa besarnya alokasi dana tidak menjamin efektivitas program jika manfaat yang dirasakan masyarakat minim. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong efisiensi pengadaan belanja agar tidak terjadi pemborosan dana negara.
“Kalau memang anggarannya lebih, jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar, tentu saja kita maunya begitu. Kan kita nggak mau juga jor-joran kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu-perlu, udah enggak mungkin kita lakukan,” tuturnya.
Di sisi lain, Komisi IX DPR telah memberi persetujuan atas alokasi anggaran BGN sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dari total pagu tersebut, porsi hampir 97 persen dialokasikan khusus untuk merealisasikan program prioritas
Makan Bergizi Gratis.
Dana jumbo tersebut disiapkan untuk menyasar sekitar 72,46 juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia. Sasaran penerima mencakup anak-anak sekolah, kelompok balita, hingga para ibu hamil.
Secara terperinci, alokasi pemenuhan gizi dipatok mencapai Rp232,87 triliun atau setara 96,95 persen. Sementara sisanya sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan sebagai dana dukungan manajemen lembaga.
Menghadapi besarnya dukungan finansial pada tahun ini dan mendatang, BGN memilih berfokus membenahi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibanding bergegas menambah fasilitas dapur baru.
“Sekarang ini kami fokus quality over quantity.. terus kita main buka lagi, maka probabiliti untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar. Sehingga izinkan kami satu dua bulan ini betul-betul kami bereskan ya, dari sisi tata kelolanya,” ungkap Sudaryono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
KAI merespons penetapan tersangka masinis Argo Bromo Anggrek dan menindaklanjuti enam rekomendasi keselamatan dari KNKT.
Satlantas Polresta Jogja menyediakan layanan perpanjangan SIM November 2026 melalui Satpas, SIM Keliling, SIM Mami, Drive Thru, dan MPP.
FHI DIY menargetkan atlet lolos ke PON 2028 melalui pembinaan sejak dini, latihan rutin mandiri, dan peningkatan fasilitas latihan.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Bareskrim mengungkap korban TPPO bermodus rekrutmen tentara bayaran Rusia berasal dari kalangan sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.
Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjabat Kapolda Jateng sejak Oktober 2026. Rekam jejaknya di BNN kini disorot setelah polemik penggeledahan ponpes.