Kemenhub: Kerugian Akibat Macet Capai Rp77 Triliun per Tahun

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kemacetan lalu lintas di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp77 triliun per tahun. Kondisi tersebut dipicu tingginya jumlah kendaraan bermotor yang kini mencapai 172,94 juta unit, dengan pertumbuhan sekitar 4,5% setiap tahun, sehingga semakin membebani kapasitas infrastruktur jalan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan transportasi massal terintegrasi melalui Indonesia Mass Transit Project (Mastran) yang diprioritaskan di 20 kawasan perkotaan dalam jangka menengah.

Direktur Jenderal Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan penyediaan angkutan umum yang terjangkau menjadi langkah penting untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

“Sebagai langkah konkret, pemerintah menggulirkan Indonesia Mass Transit Project (Mastran) yang memprioritaskan pengembangan di 20 kawasan perkotaan jangka menengah,” ujarnya dalam Seminar Nasional MTI 2026, dikutip Rabu (5/8/2026).

Transportasi Massal Jadi Solusi Kemacetan

Muiz menjelaskan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi jawaban atas berbagai persoalan perkotaan, mulai dari kemacetan, tingginya biaya transportasi, hingga ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Meski pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kebijakan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya.

Beban Biaya Transportasi Masih Tinggi

Menurut Muiz, pengembangan transportasi publik menjadi kebutuhan mendesak karena biaya transportasi rumah tangga di Indonesia masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, pengeluaran masyarakat untuk transportasi mencapai 16% hingga 24% dari total pendapatan rumah tangga. Angka itu jauh di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) 11.2 yang menetapkan porsi biaya transportasi sekitar 5%.

Di sisi lain, sektor transportasi juga menyerap subsidi energi hingga Rp300 triliun per tahun, sementara sekitar 58% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Tanpa transportasi massal yang terjangkau, target pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit dicapai karena mobilitas yang terbatas memutus akses masyarakat ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik," ujarnya.

Mebidang dan BBMA Jadi Proyek Percontohan

Saat ini pemerintah mengembangkan Kawasan Mebidang yang meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang sebagai proyek percontohan Mastran.

Kedua proyek tersebut mendapat dukungan pembiayaan dari World Bank dan Agence Francaise de Developpement (AFD).

Di kawasan Mebidang, proyek meliputi:

- Jalur khusus sepanjang 21 kilometer.
- 31 halte on-corridor dan 681 halte off-corridor.
- 12 rute layanan.
- 273 unit bus.
- Proyeksi 154.851 penumpang per hari pada awal operasi tahun 2027.
- Terintegrasi dengan 109 simpang Area Traffic Control System (ATCS).

Sementara di kawasan BBMA, proyek mencakup:

- Jalur khusus sepanjang 21 kilometer.
- 34 halte on-corridor dan 719 halte off-corridor.
- 18 rute.
- 478 unit bus.
- Proyeksi 204.736 penumpang per hari.
- Terhubung dengan 65 simpang ATCS.

Target Tingkatkan Mobilitas Masyarakat

Kemenhub menargetkan proyek Indonesia Mass Transit Project tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, memangkas waktu perjalanan, meningkatkan kepuasan pengguna, memperkuat kelembagaan pengelola transportasi, serta meningkatkan partisipasi pekerja perempuan dalam sistem transportasi publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis